PALU EKSPRES, JAKARTA – Ketua MPR Zulkifli Hasan sepakat dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Salahuddin Wahid soal wacana pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap melanggar aturan dan konstitusi.
Ini disampaikannya saat ditanya soal maraknya dorongan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena dianggap anti-Pancasila.
Sebagai negara hukum, kata Zulkifli, Indonesia harus mengikuti hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Bila ada ormas yang melanggar, maka aturan harus ditegakkan.
“Gus Solah mengatakan kalau gak ada aturannya ya, ini ada DPR. Bisa kita buat aturan. Karena di konstitusi jelas bahwa kita ini adalah negara Pancasila. Tidak boleh menjadi negara Islam atau menjadi negara komunis, kiri,” kata Zulkifli.
Zulkifli bersama Gus Solah dan sejumlah tokoh lainnya hadir di kompleks Parlemen sebagia pembicara di “Seminar Pemikiran Hardatus Syaikh KH M. Hasyim Asy’ari Tebuireng”.
“Kalau dia (ormas) memaksakan kehendak berarti dia bertentangan dengan konstitusi. Nanti diperangi sama tentara ini,” tegas politikus asal Lampung itu.
Gus Solah sendiri ketika itu mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam membubarkan ormas yang dianggap melanggar aturan.
Menurutnya, pembubaran sebaiknya berdasar putusan pengadilan.
Dia menyebutkan apabila sudah ada ketentuan di dalam aturan atau UU yang bisa dipakai membubarkan HTI, maka pemerintah bisa menggunakan jalur hukum lewat pengadilan.
Dengan demikian tidak ada kesan sepihak dalam pembubaran ormas keagamaan itu.
“Oleh sebab itu menurut saya harus melalui proses pengadilan. Kalau tidak ada dasar hukumnya ya diadakan (dibuat aturannya-red),” ujar Gus Solah.
(fat/jpnn)
