Sudarto Anggap Program Padat Karya Tidak Bermanfaat
PALU, PE – Debat kandidat gubernur/wakil gubernur Sulteng, periode 2015 – 2021, tetap memperlihatkan debat ala pilkada Indonesia. Tidak ada pro kontra, tidak silang pendapat, tidak ada kritik dan tidak ada friksi yang tajam soal isu tertentu. Debat yang digagas KPU Sulteng, dianggap sekadar memenuhi tahapan pilkada. Sekilas mirip komunikasi tiga arah, kandidat – moderator – kandidat.
Menurut Ketua DPD PDIP Sulteng, Muharam Nurdin, pihaknya termasuk yang kecewa dengan format debat setingan KPU Sulteng itu. Hajatan yang berlangsung di Swiss Belhotel, 13 Oktober 2014 ini dianggap, formalitas demokrasi, sekadar menggugurkan kewajiban PKPU plus sekadar untuk memenuhi tahapan pilkada. ‘’Namun dari substansi debat, ini masih jauh. Jauh sekali. Sadar atau tidak kita sedang terjebak pada demokrasi prosedural,’’ ujar Muharram Nurdin.
Salah satu penyebabnya, ungkap Wakil Ketua DPRD Sulteng ini, di Sulawesi Tengah bahkan Indonesia, budaya ewuh pakewuh, tepo seliro dan perasaan tidak enak masih mengakar kuat di benak masyarakat. Mengkritik seseorang secara terbuka di depan publik dianggap hal tabu untuk dilakukan.
Walau demikian dalam konteks debat pilkada, KPU tidak bisa terbawa dalam arus besar ini.
KPU Sulteng kata dia, mestinya bisa mendesain format debat menjadi lebih dinamis dan cair. Sehingga masyarakat bisa menilai siapa di antara dua pasangan itu yang benar-benar siap menjadi pemimpin. Pernyataan atau visi misi yang disampaikan para kandidat itu, lanjut Muharram, sebenarnya sudah diketahui oleh masyarakat melalui berbagai barang cetakan (brosur) yang disebar tim kampanye.
‘’Pertanyaannya apakah visi misi itu visibel atau tidak, itu hanya bisa diketahui melalui debat. Di forum itu kandidat bisa saling mengkritisi program masing-masing. Kualitas kandidat juga akan terlihat. Dan pemilih bisa membedakan mana emas mana loyang,’’ tandasnya.
Staf Pengajar Fisip Untad, Slamet Riadi Cante, mengatakan, mestinya debat semacam ini harus melibatkan panelis. Sayangnya, PKPU kata dia tidak memberi ruang hadirnya panelis di forum itu. Karenanya dinamika forum berlangsung datar tidak terlihat saling mengkritisi antara para calon.
Debat kandidat putaran pertama calon gubernur dan wakil gubernur yang digelar di Hotel Swissbell, Rabu 13 Oktober diikutu dua kanddidat. Dua pasangan yang beradu argumen ini yakni Rusdi Mastura-Ihwan Datu Adam (RI) nomor urut satu dan Longki Djanggola-Sudarto (Longki’s) nomor urut dua.
Dipandu moderator Rizali Djaelangkara, pasangan RI mengenalkan visi-misinya tentang bergerak lebih cepat membangun Sulteng yang cerdas, sehat dan sejahtera. Sementara pasangan Longki’s mengenalkan visi-misinya tentang daerah yang maju dan berdaya saing, program ini adalah bagian program jangka panjang bagian dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tentang Nawacita. Hal ini membuat simpatisan keduanya yang berada diluar gedung semakin ‘memanas’ dan meneriakan yel-yel kandidatnya.
Calon wakil gubernur Sudarto menganggap program padat karya yang dibangun Rusdi Mastura saat menjabat sebagai Walikota Palu dianggap tidak bermanfaat. Seharusnya, program tersebut kata Sudarto harus lebih pada pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya program itu, kebersihan kota Palu semakin tidak terjaga.
”Saya jujur pak Cudi (sapaan akrab Rusdi) tidak setuju dengan program padat karyanya bapak,” kata Sudarto. (kia/mg2)
