PALU EKSPRES, JAKARTA – Sidang lanjutan kasus pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani berlangsung di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Bandung, Jalan Seram Kota Bandung, Selasa (8/8). Seharusnya terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hadir menjadi saksi.
Namun, Ahok tidak hadir. Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, pun akan kembali melakukan pemanggilan terhadap Ahok untuk menghadiri persidangan dan menjadi saksi dalam kasus dugaan pelanggaran ITE tersebut.
JPU Andi M Taufik mengatakan, pihaknya diberikan kesempatan satu kali untuk melayangkan surat pemanggilan. Saat ditanya apakah akan ada upaya paksa, dari pihak JPU untuk menghadirkan Ahok, Taufik menegaskan hal tersebut tidak bisa dilakukan.
Suasana sidang Buni Yani
”Tidak bisa dipaksa, karena dia (Ahok) juga kan sudah ditahan, kita hanya bisa upayakan dulu,” kata Taufik usai sidang Buni Yani di Gedung Perpustakaan dan Arsip.
Taufik mengungkapkan, bahwa ketidakhadiran Ahok sesungguhnya tidak menjadi masalah yang krusial melihat berkas kesaksiannya sebagai fakta dalam sidang tersebut sudah disumpah. “Berkas kesaksian kan sudah disumpah, menurut kami nilainya sama dengan yang bersangkutan datang ke sidang. Jadi ini sama saja tidak ada masalah,” ungkapnya.
Selanjutnya, Tim JPU Kejati Jabar juga menyikapi pernyataan saksi ahli IT Teguh Arifiyadi dari Direktorat Informasi dan Elektronika mengenai durasi dalam cuplikan pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang mengutip surat Al Maidah dan diduga diposting ke media sosial oleh terdakwa Buni Yani.
”Dengan adanya durasi yang dikurangi, berarti ada proses editing yang berarti diubah. Berarti kalau seperti ini pasal 32 itu benar,” ucapnya dilansir Bandung Ekspres (Jawa Pos Group).
Sementara itu, Aldwin Rahadian kuasa hukum terdakwa Buni Yani menyayangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi ahli pidana yang dinilai tidak berkompeten. ”Kami menilai saksi ahli yang diajukan oleh jaksa tidak berkompeten,” ungkap Aldwin.
Menurut pantauan, ahli pidana yang menjadi saksi dalam sidang tersebut yaitu Effendi Saragih dari Universitas Trisakti Jakarta. Aldwin menegaskan pihaknya menilai saksi ahli tidak berkompeten karena melihat banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab.
”Karena disertasinya juga perdata tentang abritrase, terus di sini diposisikan sebagai ahli pidana, dan saat menjawab pertanyaan seperti orang-orang umum saja,” katanya.
Namun, lanjut Aldwin, pihaknya menghargai proses persidangan seluruh kesaksian yang diberikan saksi ahli pidana tersebut dikembalikan kepada penilaian Majelis Hakim. ”Tapi apapun itu kita hargai, dan biarkan hakim menilai bagaimana seorang ahli itu yang diajukan jaksa,” tuturnya.
Dia juga menyikapi tidak datangnya Ahok yang berkapasitas sebagai saksi fakta dalam kasus dugaan pelanggaran IT hingga akhirmya meyeret nama Buni Yani. Padahal katanya, seharusnya Ahok mengikuti aturan dengan datang dan mengikuti proses persidangan. ”Harus ada equal treatment, perlakuan yang sama seperti perkara-perkara yang lain harusnya bisa dipaksa hadir,” ucapnya.
Sidang Buni Yani kembali ditutup, dan akan kembali disidangkan Selasa (15/8) pekan depan dengan agenda saksi ahli sosiologi, digital forensik, agama , dan bahasa.
(yuz/jpg/JPC)
