PUPUS sudah keinginan Rio Rendra Shut, pejabat penerbit Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) untuk bebas dari jeratan hukum. Pengadilan Negeri (PN) Palu, menolak permohonan praperadilan melawan Polda Sulteng yang diajukannya pada 9 Oktober lalu. Rio yang menggugat Polda melalui Kantor Hukum Djafara Toripalu dan rekan, mempraperadilankan Polda atas penetapannya sebagai tersangka.
Rio mempersoalkan proses penyidikan krimsus Polda Sulteng yang menurutnya penetapannya sebagai tersangka tidak sah dan melanggar hak azasi manusia. Dia juga menuding penetapannya sebagai tersangka tidak memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan yang terkait penetapan sebagai tersangka. Namun gugatannya itu gugur dan ditolak majelis hakim pengadilan negeri Palu dalam sidang yang digelar pada 9 Oktober lalu.
Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Sulteng, AKP Winarto, Jumat 23 Oktober 2015 menyebutkan, dalam putusan, majelis hakim PN Palu memutuskan menolak gugatan permohonan prapradilan secara keseluruhan, menyatakan penetapan permohonan sebagai tersangka oleh termohon dan menyatakan penyidik yang dilaksanakan termohon terkait peristiwa pidana terhadap penetapan tersangka oleh pemohon, dinyatakan sah menurut hukum. Rio pun dibebankan membayar perkara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut.
Untuk diketahui, penyidik Reskrimsus melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa beberapa orang saksi dan menetapkan dua orang tersangka dalam kasus SKSKB tersebut. Dua tersangka itu di antaranya Selvia A Tangkudung (sekarang terdakwa dan sedang disidangkan di PN Parigi) serta Rio Rendra.
Rio Rendra mempraperadilankan Polda berdasarkan gugatan praperadilan Nomor 13/PID.PRAPERADILAN/2015.PN.PALU Tanggal 17 September 2015 di PN Palu.
Dari keterangan penyidik yang menangani kasus tersebut, saat ini proses penyidikan sudah final dan berkasnya telah dilimpahkan ke JPU sebagai tahap 1. Selanjutnya penyidik menunggu keputusan jaksa yang sedang mempelajari berkas perkara tersebut. Polda berharap agar jaksa segera memP-21-kan (menyatakan lengkap) berkas perkara tersebut agar tersangka dan berkas perkara segera dilimpahkan ke Polda.
Seperti diketahui kasus ini terungkap ketika petugas Ditreskrimsus Polda Sulteng pada, Senin 23 Maret 2015 sekitar pukul 17.30 wita melakukan pengecekan di Industri UD Touna Timber Desa Ongka Persatuan, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parimo. Hasil pengecekan itu, petugas Polda menemukan kayu kurang lebih 120 pcs berbentuk bantalan berbagai macam jenis dan ukuran yang dilengkapi dengan 7 dokumen SKSKB, namun dokumen pengurusan pemanfaatan hasil hutan diduga tidak sah. (mg12)
