PALU EKSPRES, PALU -Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulteng dinilai agak sulit meng-cover wajah demokrasi secara utuh terkait pilihan metode yang digunakan. Turunnya indeks aspek kebebasan dan aspek hak-hak politik menjadi sangat nampak akan hal tersebut.
“Saya kira ini berbeda dengan indeks aspek lembaga yang biasanya akan naik ketika instrumen pelembagaan demokrasi sedang bekerja efektif, seperti adanya pemilu,” kata pengamat politik dari Untad Dr. Alamsyah Nur kepada media ini, Selasa (19/9/2017), menyikapi IDI yang dirilis BPS Sulteng baru-baru ini.
Tahun 2016 di Sulteng kata dosen Fisip Untad ini, merupakan tahun yang jauh dari hiruk pikuk tersebut. “Kenyataannya, ada kenaikan pada aspek tersebut,” kritiknya.
Memang IDI lanjutnya, menjadi strategis bagi Sulteng karena stigma daerah konflik yangg membutuhkan investasi dan pertumbuhan, yang bisa diyakinkan dengan instrumen-instrumen pada IDI.
“Saran saya dalam pengelolaan metode penulusuran data utamanya FGD yang dilakukan agar melibatkan kelompok-kelompok yang intens dengan demokrasi dan politik secara ilmiah, utamanya kampus,” sarannya. Keberagaman informan dalam triangulasi, juga perlu diperhatikan agar ada validitas yang lebih meyakinkan. Termasuk dalam peggunaan media mainstream agar mempertimbangkan content local berita dalam peruntukannya.
Namun secara umum tambahnya, hasil IDI tersebut menunjukkan hal yang tidak begitu penting bagi iklim politik, utamanya investasi di daerah ini.
Sebelumnya, Peran DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendapat rapor merah berdasarkan perkembangan variable Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tengah tahun 2016.
Hal itu terungkap dalam laporan BPS Provinsi Sulteng yang disampaikan oleh Kepala BPS Sulteng, Faisal Anwar pada pers confrens, Kamis (14/9/2017), di kantor BPS Sulteng.
Peran DPRD di Sulteng mendapat rapor merah alias katagori buruk, terlihat pada variabel peran DPRD pada 2016 yang mendapat poin 48,28 di skala 0-100. Walau di satu sisi, poin variabel peran DPRD mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2015 sebelumnya, yakni 41,59 poin namun masih berada di zona katagori buruk.
“Katagori buruk berada di angka 60 ke bawah, katagori sedang 60-80 sedangkan katagori baik di atas angka 80,” kata Kepala BPS Sulteng Faisal Anwar didampingi Kepala Bidang Statistik Sosial, Sarmiati.
Pers Confrens tersebut dihadiri Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulteng Sofyan Farid Lembah, perwakilan Kesbangpol Provinsi Sulteng dan perwakilan Bappeda Provinsi Sulteng.
Faisal melanjutkan, indikator pendukung peran DPRD yang masuk zona buruk tersebut, di antaranya akibat Perda yang merupakan inisiatif DPRD selama 2016 adalah nihil alias nol. Zona buruk tersebut merupakan kelanjutan capaian tahun 2015 lalu di angka 10,00.
(fit/Palu Ekspres)
