PALU EKSPRES, JAKARTA – Langkah penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap ilegal. Tak hanya itu, aksi penyadapan terhadap para pejabat di negara ini kembali dimanfaatkan oleh lembaga anti rasuah itu untuk menekan pihak yang kritis terhadap mereka.
Atas dasar itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa, KPK yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Indonesia, ternyata telah melakukan pemerasan terhadap para pejabat.
“Membiarkan KPK terus mengumbar pasar gelap pemerasan dan negosiasi hukum akan menghancurkan sistem hukum Indonesia. Saya tidak akan diam dengan apapun ancaman KPK. Buat saya, KPK ada skandal yang telah merusak sendi kehidupan negara hukum kita. Saya akan lawan,” ujar Fahri Hamzah kepada wartawan. Jakarta, Kamis (28/9).
Tidak bisa ditutupi lagi, sambung Fahri, bahwa rahasia para pejabat yang diperoleh melalui penyadapan dilakukan secara illegal. Dan, pemerasan KPK telah dilakukan mulai dari lembaga legislatif hingga lembaga eksekutif.
“Penyadapan dan pengumpulan informasi secara ilegal (illegal gathering of informations) termasuk kepada auditor dan anggota BPK telah dijadikan bahan untuk membully (memeras) semua pejabat tinggi di Indonesia di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif,” ungkapnya.
Menurut Fahri, motif pemerasan (Bullying) KPK adalah untuk mempermudah penghukuman yang dilakukan di persidangan Tipikor. Selain itu, juga untuk membungkam mulut pejabat bermasalah dan juga pihak yang kritis kepada KPK.
“Selain mengarahkan para saksi di gedung KPK, di rumah sekap, juga KPK sering menggunakan ruang sidang Tipikor untuk meminta saksi menyebut nama yang ditargetkan,” jelas Fahri.
Tak hanya itu, menurut Fahri, KPK juga kerap menjadikan kasus dan data seseorang untuk dijadikan barter dengan sikap pribadi atau sikap resmi lembaga tersebut. “Ada partai yang paling sering disebut oleh Nazaruddin tapi karena barter perjanjian, akhirnya tidak dilanjutkan. Di sisi lain, ada banyak partai yang sengaja ditargetkan,” pungkas Fahri.
Sementara itu, Fahri menghimbau kepada Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk membuat Perpu untuk menghentikan KPK.
Namun Pansus angket KPK di DPR belum mencapai kesimpulan. Hal ini sama dengan KPK yang tidak mau datang ke DPR karena ada JUdicial Review UU MD3 di Mahkamah Konstitusi.
(Aiy/Fajar)
