PALU EKSPRES, PALU – Sederet Undang-Undang (UU) diterbitkan untuk menguatkan hal terkait kearsipan negara dan daerah. Antara lain UU nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009. Termasuk perpustakaan RI nomor 38 tahun 2015 tentang pedoman pengawasan kearsipan.
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pengertian tersebut mengandung makna, bahwa setiap langkah dan dinamika gerak maju bangsa, masyarakat dan Negara Indonesia harus terekam dalam bentuk arsip.
Dengan kata lain bahwa arsip harus menjadi identitas dan jati diri bangsa, memori kolektif, acuan serta bahan pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sekaligus sebagai simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Demikan Asisten Pemerintahan Hukum dan Politik Pemprov Sulteng, Faisal Mang mewakili gubernur membuka bimbingan konsultasi kearsipan pada perangkat daerah dan lembaga kearsipan daerah kabupaten dan kota se-Sulteng, di Aula Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Sulteng, Selasa (3/10).
Arsip kata Faisal memiliki nilai yang sangat strategis dalam lembaga atau unit kerja baik pada lingkup pemerintahan, swasta maupun perorangan.
Oleh karena itu, perlu adanya sistem pengelolaan arsip yang baik dan benar sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan pada semua tingkatan penyelenggara pemerintahan. Termasuk pada lingkup pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten / kota.
Pengelolaan arsip secara baik dan benar, dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas pelayan publik.
Selain itu, pengelolaan arsip menurutnya dimaksudkan untuk mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan.
Yang dapat memberikan informasi autentik, utuh dan terpercaya serta sekaligus sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan bahan bukti dalam kepentingan proses peradilan serta sebagai bentuk pertanggung jawaban nasional kepada generasi yang akan datang.
Sejalan dengan hal itu, maka kearsipan memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Apalagi dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa, kearsipan menjadi salah satu urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah termasuk kabupaten/kota.
Sebagai implementasi dari pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah telah merubah peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah menjadi peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
“Dengan adanya perubahan nomenklatur bagi organisasi perpustakaan dan kearsipan ini, diharapkan adanya peningkatan kinerja dalam pengembangan perpustakaan dan kearsipan yang lebih maksimal,”kata Faisal.
Dalam menyelenggarakan kearsipan lanjut Faisal, dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan kualitas sdm yang berdaya saing serta tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagaimana visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah lima tahun kedepan, yakni “sulawesi tengah maju, mandiri dan berdaya saing”.
Lebih jauh Faisal menyebut kearsipan sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga penyelenggaraan kearsipan harus sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar yang mencangkup pembinaan dan pengawasan kearsipan yang tertuang dalam peraturan kepala arsip nasional Republik Indonesia tahun 2015 tentang pedoman pengawasan kearsipan.
“Harapan saya, dengan terlaksananya bimbingan konsultasi kearsipan, diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan kearsipan di lembaga kearsipan daerah dan organisasi perangkat daerah, serta mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan yang ada di lembaga kearsipan daerah dan organisasi perangkat daerah,” jelas Gubernur. Pemateri dalam kegiatan itu antara lain, Kepala Pusat Akreditasi Arsip Nasional Republik Indonesia, Rudi Anton, SH, MH, Kasub Dir Arsip Nasional RI, Yesepin Hutagalung.
(mdi/Palu Ekspres)
