PALU EKSPRES, PALU – Sejumlah warga Kelurahan Petobo Palu Selatan, memprotes pergantian Kepala SMP Negeri 21 Palu. protes tersebut diungkapkan dengan memasang palang kayu, untuk menutup akses masuk ke lingkungan sekolah tersebut. Aksi ini dilakukan pada Senin 6 November 2017 sekira pukul 08.00 WITA. Akibat aksi penyegelan tersebut, para siswa dan guru SMPN 21 Palu terpaksa pulang lebih dini.
Menanggapi masalah ini, Pemerintah Kota Palu melalui Sekretaris Kota Palu, Asri, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, H. Ansyar Sutiadi, langsung bergerak menemui perwakilan warga dan komite sekolah yang menyegel, di Kantor Kelurahan Petobo. Selain Sekkot dan Kadisdikbud Kota Palu, pertemuan tersebut juga dihadiri Camat Palu Selatan, perwakilan Koramil setempat, Kapolsek Palu Selatan, dan Kepala Satpol PP Kota Palu.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekira sejam tersebut, disepakati untuk kembali membuka akses sekolah, yang dilakukan sekira pukul 13.00 WITA. Hal ini dilakukan, agar proses belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan pada hari ini, Selasa (7/11)
“Sesuai kesepakatan, kita dengan masyarakat dan perwakilan komite SMPN 21, Lurah, Camat dan pihak keamanan baik Koramil maupun Polsek, kita sudah sepakat untuk dibuka palangnya, supaya proses belajar mengajar besok (hari ini-red) tetap jalan,” kata Sekkot, Asri.
Adapun terkait tuntutan warga dan komite, yakni terkait penggantian Kepala Sekolah, Asri mengaku Pemkot akan meninjau dan mengevaluasi kembali hal tersebut.
“Yang paling utama, adalah proses belajar mengajar harus tetap jalan,” tegasnya. Ia menjelaskan, penggantian Kepala SMPN 21 Palu, merupakan bagian dari penerapan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tentang dilakukannya seleksi kepada para kepala sekolah.
Hasil dari seleksi yang melibatkan Disdikbud, Dewan Pendidikan, Akademisi, serta pengawasan dari Ombudsman tersebut, adalah dilantiknya ratusan Kepala SD dan SMP Negeri se-Kota Palu, oleh Wali Kota Palu, Hidayat, pada 1 November 2017 lalu.
“Mulai tahun ini, sesuai peraturan mendikbud kita lakukan seleksi untuk kepala-kepala sekolah, hasilnya sudah dilantik pada 1 November lalu, tapi ternyata penerapannya kebijakan ini ada gejolak sedikit. Alasan mereka, kepala sekolah yang diganti sudah ada perkembangan atau kemajuan, yang dilakukannya di sekolah. Kepala sekolah yang lama, saat ini menjadi guru di SMPN 4 Palu,” jelas Asri.
Ia juga menekankan, jika masyarakat ingin melakukan kritik atau protes, terkait kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, jangan langsung mengambil langkah seperti menyegel sekolah, yang dapat mengganggu proses belajar anak-anak didik.
“Tidak boleh mengambil tindakan seperti ini, harus berkoordinasi dulu lah. Ini akan menjadi bahan evaluasi, bagi Pemkot umumnya dan Dinas Pendidikan khususnya,” tandasnya.
Perwakilan warga dan pengurus komite sekolah yang menyegel sekolah, Umar menjelaskan, penolakan pergantian kepala sekolah tersebut hadir, berdasarkan beberapa catatan, di antaranya bahwa kepala sekolah yang digantikan, merupakan penduduk Kelurahan Petobo.
Selain itu, kepala sekolah tersebut dinilai sebagai pribadi yang telah menyatu dengan warga sekitar.
“Kenapa masyarakat kaget dengan pergantian secara mendadak semacam ini, karena masih ada sebenarnya program dengan pihak komite sekolah, yang belum dilaksanakan oleh kepala sekolah. Program itu sangat bagus sekali, itu sudah kita awali pertama pembuatan taman, kemudian zikir yang dilakukan tiap malam Jumat,” jelas Umar.
Di sisi lain, Umar mengaku memahami bahwa pergantian kepala sekolah merupakan ototritas Dinas terkait. Namun, ia menekankan, bahwa Disdikbud perlu melihat ke bawah terlebih dulu, dengan mendengar keinginan masyarakat untuk dijadikan pertimbangan.
“Kan kita pihak komite dari masyarakat ada, dan bisa ditanyakan tentang bagaimana dan sebagainya. Dilihatlah dulu, kalau memang masih bagus kenapa diganti,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, tuntutan mereka akan terus berjalan, meskipun telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah, untuk membuka kembali palang yang dipasang di sekolah.
“Kesepakatannya sekarang, sementara kepala sekolah yang baru ditahan dulu. Proses belajar mengajar tetap berjalan, tetapi untuk sementara tidak ada kepala sekolah, sampai ada keputusan yang kami inginkan, yakni tolong kepala sekolah yang lama dikembalikan ke sini,” tutupnya.
(abr/Palu Ekspres)
