PALU EKSPRES, BALI – Puluhan warga dari tiga desa adat mendatangi kantor DPRD Karangasem, Bali, Senin (27/11) kemarin. Mereka mengadukan bahwa tukad bumbung yang menjadi jalur lahar Gunung Agung di Padangkerta menyempit. Itu akibat adanya perumahan di sana.
Warga dari tiga desa adat yakni Desa Adat Padangkerta, Dukuh dan Kertasari mendesak dilakukan normalisasi karena berdasarkan letusan Gunung Agung 1963, sungai itu menjadi aliran lahar dingin.
“Tukad itu nyambung dengan Tukad Mbah Api. Mbah Api di hulu, Tukad Bumbung di hilirnya, selanjutnya Tukad Janga di Kota Amlapura, tembus ke Ujung Pesisi,” ujar warga Padangkerta, I Gede Trawi, seperti dikutip dari Bali Express.
Melihat kondisi Gunung Agung yang mulai erupsi, mereka semakin khawatir. “Makanya mendesak supaya segera normalisasi,”sambungnya.
Berdasarkan cerita para tetua di sana, lebar tukad itu dulunya mencapai 20 meter. Namun sekarang sekitar 3-5 meter. Jika gunung meletus, dan tukad itu benar-benar menjadi jalur lahar dingin, maka dipastikan bakal meluap. Selain sempit, juga dangkal. Ribuan warga akan kena dampaknya. Terutama wilayah Padangkerta, Kertasari dan Dukuh.
“Alam kan tidak bisa diprediksi. Sekarang gunung sudah erupsi, apakah mau menunggu masyarakat menjadi korban baru normalisasi,” ujar Bendesa Adat Padangkerta, I Gusti Oka Kasta, geram.
Pihaknya pun tak segan-segan bakal menurunkan warga lebih banyak lagi jika pemerintah melempem. “Dalam situasi seperti ini (bencana Gunung Agung), sebenarnya kami tidak mau ribut-ribut, demo. Tapi ini demi keselamatan,” jelas dia.
Bendesa Adat Dukuh, I Gusti Ngurah Aryana juga mengatakan demikian. Pihaknya mendesak pemerintah supaya segera melakukan normalisasi. Pemerintah diminta tak terpengaruh dengan adanya bangunan di wilayah itu. “Karena dulu tukadnya lebar, sekarang jadi sempit,” tandasnya.
Puluhan warga itu diterima Anggota DPRD yang dipimpin Ketua Dewan I Nengah Sumardi. Pada intinya, Sumardi sepakat dengan warga agar segera ada solusi karena Gunung Agung mulai erupsi. Tak terlihat hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ketut Sedan Merta pada pertemuan itu. Dia diwakilkan bawahannya. Namun ditemui di tempat terpisah, Sedana Merta mengaku bakal segera pengecekan lapangan. Apalagi disebutkan ada bangunan di sana.
“Katanya di pinggir sungai ada bangunan. Karena menurut warga dulu sungai lebar, dan sekarang jadi sempit, apakah tanah yang diisi bangunan ada sertifikatnya. Itu harus dipastikan dulu,” jelas Sedana Merta. Selanjutnya, baru bisa dilakukan normalisasi, berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Bali Penida kaitan dengan anggaran.
(bx/wan/yes/jpr)
