PALU EKSPRES, PALU – Pekerjaan peningkatan ruas jalan kebun kopi penghubung Toboli Kabupaten Parigi dan Tawaeli Kota Palu menjadi sorotan LSM Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gasak) Sulteng.
Ketua Pengurus Besar Gasak Sulteng, Imron Lahamadong sepakat jika perencanaan pembangunan jalan itu tidak dibuat paripurna. Akibatnya terjadi pemborosan keuangan negara karena terus dianggarkan secara berulang untuk peningkatan.
“Itu sudah menjadi rahasia umum. Itu proyek abadi dengan dana triliunan rupiah dan tidak tau kapan berakhir,”kata Imron, Selasa 12 Desember 2017.
Karena itu Imron berharap Badan Pengawasan Keuangan (BPK) harusnya membuat telaah khusus berkaitan perencanaan proyek tersebut.
“Mungkin BPK tidak masuk di wilayah itu. Tapi mengingat proyek itu menggunakan uang negara, maka BPK wajib mengawasi. Kenapa proyek itu dikerja berulang dengan objek dan pola yang sama,”sebut Imron.
Barangkali saja sebut Imron memang terjadi kesalahan perencanaan. Yang berakibat pada pemborosan keuangan negara.
Diapun menaruh harapan kepada seluruh stake holder terkait untuk bersikap. Atau paling tidak segera menggelar pertemuan teknis untuk mengevaluasi perencanaan peningkatan ruas jalan tersebut.
“Stake holder terkait harus duduk bersama. Dikaji kembali secara bersama. Atau kembali berinovasi agar uang negara tidak hanya dihabiskan untuk itu,”sarannya.
Menurut Imron, jika perencanaan dilakukan paripurna, maka seharusnya pekerjaan peningkatan ruas jalan itu sudah tuntas.
“Sehingga anggarannya mungkin bisa dialihkan untuk meningkatkan bidang-bidang lain. Seperti kesehatan dan pendidikan. Atau untuk program-program pengentasan kemiskinan mengingat Sulteng ini masih terbelit masalah kemiskinan,”pungkasnya.
Sebelumnya sorotan yang sama datang LSM Garda Tipikor Sulteng. Divisi Investigasi, Anwar Hakim berpendapat, harusnya pembiayaan negara pada ruas jalan itu sudah masuk tahap pemeliharaan.
Mengingat setiap tahun negara mengucurkan dana berulang untuk pekerjaan yang sama.
“Faktanya hingga kini masih sebatas peningkatan. Itu sudah terjadi bertahun-tahun lamanya dan telah menghabiskan uang negara triliunan rupiah,”kata Anwar Hakim.
Apalagi ruas jalan itu hanya sepanjang kurang lebih 40kilometer itu masuk dalam kawasan hutan lindung. Artinya sebut Anwar, jika pekerjaan peningkatan terus dilakukan maka dikawatirkan dapat merusak hutan lindung.
“Karena setiap proyek peningkatan akan ada cutting (pengerukan) dinding-dinding gunung. Makanya kenapa warga di ruas jalan itu tidak diberi izin hak atas tanah karena itu kawasan hutan lindung,”jelasnya.
Anwar berpendapat ada yang salah pada perencanaan pembangunan ruas jalan itu. Harusnya perencanaan dibuat secara konsisten realistik. Oleh sebab itu dalam sebuah perencanaan perlu memperhatikan keadaan sekarang, keberhasilan dan kegagalan waktu lampau, serta melihat potensi tantangan dan kendala.
Perencanaan juga harus memperhatikan kemampuan mengatasi potensi tantangan dan kendala yang ada. Termasuk memaksimalkan potensi yang ada.
“Kalau melihat kondisi demikian, harusnya perencanaan melihat potensi lain, selain terus melakukan peningkatan. Misalnya mencari alternatif membangun jalan lain dengan perencanaan matang agar pembiayaan tidak berulang-ulang,”terangnya.
Anwar Hakim juga menyebut prinsip pengelolaan keuangan negara harus dilandasi pada perencanaan yang baik. Prinsip itu diatur dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
Pasal 3 ayat (1) UU tersebut beber Anwar menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelolah baik pada saat perencanaan.
“Agar pelaksanaan dan tanggungjawabnya bisa tertib. Taat, efisien dan ekonomis. Transparan sesuai rasa keadilan yang patut,”urai Anwar.
Untuk Anwar kembali berpendapat terjadi kejanggalan pada perencanaan pembiayaan ruas jalan tersebut. Hal ini jelasnya harus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Sebab perbuatan korupsi bisa dilakukan dalam proses perencanaan.
“Polisi, Kejaksaan bahkan KPK seharusnya sudah bisa menyelidiki. Ada apa dengan perencanaan ruas jalan itu hingga terus dikerja berulang dengan dana yang sangat besar,”harapnya.
Kondisi itupun menurut Anwar harusnya menjadi perhatian serius Gubernur Sulteng sebagai perpanjangan tangan negara di daerah. Mengingat juga, jika pekerjaan terus berulang setiap tahun berdampak pada penjadwalan buka tutup jalan.
(Mdi/Palu Ekspres)
