PALU EKSPRES, PALU – Potensi konflik kepemilikan lahan di wilayah Sulawesi Tengah termasuk cukup tinggi. Sebab 65,24% dari luas keseluruhan wilayah Sulteng, adalah kawasan hutan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Hidayat Lamakarate, pada acara Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk keadilan sosial di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (22/3).
“Dengan kondisi kawasan hutan sedemikian luas itu, maka potensi konflik antara masyarakat dengan negara terkait penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan, sangatlah tinggi. Ini bisa terjadi karena adanya cela, yakni ketidakpastian kepemilikan lahan oleh negara atau masyarakat,” jelas Hidayat.
Ia menyampaikan, hal tersebut bisa dihindari jika ada usaha serius untuk merasionalisasi kawasan hutan negara melalui strategi dan tindakan yang jelas.
Untuk itulah kata dia, reforma agraria yang merupakan salah satu bagian nawacita Presiden Jokowi dan menjadi prioritas nasional, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat adat dan pengurangan ketimpangan desa dan kota, sangat tepat dan wajib untuk direalisasikan.
“Percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial di Sulawesi Tengah, didukung oleh gugus tugas reforma agraria, pokja percepatan perhutanan sosial sulawesi tengah,” katanya.
Selain itu, Hidayat juga berharap dengan adanya keterlibatan organisasi keagamaan, dalam hal ini PBNU, dapat memberi kontribusi positif dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat melalui reforma agraria dan perhutanan sosial.
“Kami sangat mendukung komitmen dari beberapa kementerian untuk melakukan langkah-langkah inovatif, sebagai upaya untuk secepatnya memberikan akses kepada masyarakat, agar kemandirian dan kesejahteraan desa bisa terealisasi dengan baik,”harapnya.
Sementara itu, Agung Hariono selaku Staf Kepresidenan RI, menyampaikan bahwa kegiatan Pra-Rembuk Nasional ini merupakan rangkaian awal, untuk mempersiapkan substansi rembuk nasional pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk keadilan sosial yang ditargetkan terlaksana di akhir April 2018.
Agung Hariono juga menyampaikan bahwa program reforma agraria dan perhutanan sosial telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional. Program ini adalah manifestasi dari Nawacita Kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, salah satunya dengan mendorong land reform dan kepemilikan rakyat atas tanah.
Prioritas ini juga telah dimasukkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah TA 2017 dan TA 2018. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketimpangan dalam pengelolaan tanah atau lahan untuk kesejahteraan masyarakat.
(Humas/MS)
