PALU EKSPRES, SIGI – Guna mengimbangi tidak terkendalinya alih fungsi lahan pertanian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi akan segera melahirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan.
“Pembentukan perda ini untuk meminimalisir tidak terkendalinya alih fungsi lahan. Jadi lahan pertanian khususnya di Kabupaten Sigi harus dilindungi perda,” kata Bupati Sigi, Moh Irwan Lapatta SSos MSi, Minggu (1/7/2018).
Hanya saja, jelasnya, pembentukan Perda Perlindungan Lahan Pertanian tersebut, baru sebatas rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sementara dibahas di tingkat DPRD Kabupaten Sigi itu sendiri.
“Dan saya berharap ranperda tersebut bisa secepat mungkin dibahas hingga menjadi perda, sehingga lahan pertanian di Sigi bisa segera terlindungi oleh perda,” ujarnya.
Ia menjelaskan, mengingat lahan pertanian itu sendiri memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Sigi yang bercorak agraris, karena sebagian masyarakat Sigi khususnya, menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.
Sementara sebagian besar penyusutan lahan pertanian produktif di Sigi saat ini menjadi kendala yang berdampak pada berkurangnya hasil produksi pertanian itu sendiri.
Hal itu sebagian besar diakibatkan oleh alih fungsi lahan. Sebab, fenomena alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman nyata terhadap pencapaian kondisi pertahanan dan kedaulatan pangan bagi masyarakat Sigi. Sehingga bisa mengganggu kesejahteraan masyarakat, yang sebagian besarnya masih bergantung pada sector pertanian.
Diketahui, luas lahan pertaian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sigi sendiri seluas 18.043 hektare, sedangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sendiri seluas 22.432 hektare.
“Jadi, jika tidak segera ditangani atau diminimalisir, maka luas lahan pertanian yang ada ini semakin berkurang, dikarenakan makin bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan lahan untuk perumahan dan industry itu sendiri. (mg2/Palu Ekpres)
