RAPAT DENGAR PENDAPAT – Wakil Ketua Komisi V DPR RI melakulan rapat dengar pendapat dengan warga di Kelurahan Donggala Kodi. (KIA/PE)
Rapat Dengar Pendapat DPR RI di Palu
PALU, PE – Rapat dengar pendapat Wakil Ketua Komisi V DPR RI H.Muhidin M Said, dimanfaatkan oleh politisi asal dapil Sulteng itu, untuk mengingatkan warga soal bahaya narkoba. Selain menampung aspirasi warga terkait pembangunan infrastruktur, Muhidin mengingatkan bahwa narkoba kini sudah menyasar anak usia sekolah dasar.
Di kediamannya di Jalan Tolambu – Palu Barat, ia di datangi sejumlah ibu dari majelis taklim mengeluhkan para pengedar narkoba yang menyasar anak-anak mereka. Menurut dia, ini harus menjadi perhatian bersama, karena kerusakan moral anak didik, merupakan cermin kegagalan semua pihak termasuk orang tua dan para tokoh, pemimpin dalam masyarakat menanamkan nilai-nilai moral pada anak usia dini.
Menurut politisi Golkar ini, fenomena tersebut tidak boleh diserahkan menjadi tanggungjawab guru di sekolah. Atau tanggungjawab guru ngaji di tempat pengajian. ”Ini tanggungjawab kolektif. Orang tua, pendidik dan kita semua, termasuk para tokoh. Tidak ada gunanya saya berdiri di sini menyampaikan banyak hal, jika moralitas anak didik kita bobrok,” urai Muhidin panjang lebar.
Secara khusus ia meminta puluhan ibu-ibu yang memenuhi aula Kantor Kelurahan Donggala Kodi – Kecamatan Ulujadi sebagai garda terdepan mendidik putra putri, agar tidak memilih pergaulan hidup yang salah untuk anak-anaknya.
Anak-anak harus diberi bekal dari rumah. Tidak dibiasakan membawa uang tunai yang terbuka peluang untuk dibelikan lem fox. Dikatakannya, fenomena lem fox di kalangan anak sekolah dasar, bukan lagi cerita baru.
Gejalanya kata dia sudah banyak terjadi di sekitar sekolah – sebagai langkah awal para pebisnis narkoba memperkenalkan zat narkoba kepada anak sekolah. Lem fox yang dihirup akan menyasar syaraf. ”Ini bisa menyebabkan anak ketagihan dan selangkah lagi sudah ke narkoba,” ujar Muhidin mewanti-wanti.
Mengutip hasil rakor dengan Menkoplhukam baru baru ini di Jakarta, pengguna narkoba di Indonesia di kisaran 5 juta orang. Ini yang terdata. Masih banyak lagi di luar sana yang tidak teridentifikasi dan tidak tercatat. Dari jumlah itu, sekira 300-an penderita meninggal sia-sia setiap harinya.
”Jadi tolong ibu-ibu kita jaga baik-baik. Mereka lah harapan kita. kalau anak-anak hancur maka siapa lagi yang meneruskan kepemimpinan di daerah kita di Donggala Kodi ini,” imbaunya.
Selain soal pendidikan moral anak, Muhidin yang didampingi politisi Golkar Muhlis dan Lurah Donggala Kodi, Asmarlin S.Sos banyak menerima aspirasi soal perbaikan infrastruktur lingkungan. Mulai dari sarana air bersih, lapangan bola, perbaikan jalan hingga drainase.
Menanggapi aneka usulan itu, Muhidin mengaku akan memilah berdasarkan kewenangan pemerintah pada setiap jenjang tingkatan. Misalnya, jalan provinsi untuk kewenangan pemerintah provinsi, drainase dan pelebaran jalan dalam kota, kewenangan pemerintah dan jalan negara – kewenangan pemerintah pusat.
Walau demikian, Muhidin mengaku tidak ingin terjebak pada kewenangan-kewenangan itu. Sekalipun pembuatan penampungan air bersih menjadi kewenangan pemerintah kota, namun sebagai pimpinan Komisi V yang membidangi infrastruktur termasuk air bersih pihaknya akan mengomunikasikan hal ini dengan Kementerian terkait. Namun ada syaratnya. Pemerintah kelurahan mengajukan usulan/proposal ke pemerintah kota lalu diteken walikota Palu. Proposal itulah yang akan diperjuangkannya ke Kementerian.
”Syarat dan tahapannya seperti itu. Jadi tidak bisa begitu diusulkan besok sudah jadi, karena yang dikelola ini uang negara,” katanya. Terkait soal lapangan bola, perbaikan jalan dan drainase, ia akan mengomunikasikannya dengan pemerintah DPRD Kota Palu. (kia)
