PALU EKSPRESJAKARTA, – Komentar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, soal cicilan utang yang harus dibayar pemerintah sekitar Rp 400 pada tahun depan, menuai polemik. Besarnya cicilan utang yang jatuh tempo membuat MPR mengingatkan pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah sebagai pengelola keuangan negara, dalam soal utang sangatlah hati-hati.
Untuk diketahui, posisi utang pemerintah posisi 31 Juli 2018 mencapai Rp 4.253 triliun.
Saat sidang tahunan MPR RI, terus membengkaknya utang mendapat perhatian. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam pidatonya di sidang tahunan MPR RI, Kamis (16/8) menyinggung soal utang. Menurutnya, persoalan ekonomi yang juga perlu mendapat perhatian serius pemerintah adalah masalah pengelolaan utang. Negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini.
“Ini menjadi penting dalam kerangka menjaga ketahanan ekonomi. Kita perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel,” jelas Zulkifli, Kamis (16/8).
Zulkifli juga menyoroti besarnya utang pemerintah. Bahkan menurutnya cicilan utang yang mencapai Rp 400 triliun pada 2018, sudah di luar batas kewajaran.
“Jumlah itu setara 7 kali dana desa, 6 kali anggaran kesehatan. Itu sudah di luar batas kewajaran,” pungkasnya.
Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kamis sore langsung merespon ucapan Ketua MPR RI. . “Defisit kita itu mengalami penurunan terhadap PDB 1,84 persen.
Sudah disampaikan Pak Presiden (saat menyampaikan RAPBN 2019). Kita menggunakan rambu-rambu yang ada. Prudent atau tidak prudent suatu negara mengelola utang,” jelas Sri Mulyani.
Ia menambahkan, pembiayaan utang, Pemerintah memanfaatkan permintaan utang yang baik. Surat utang negara banyak dicari investor. Selain itu, ratio utang terhadap PDB Indonesia paling rendah. Sri Mulyani juga menegaskan, utang jatuh tempo pada 2019 sekitar Rp 409 triliun.
“Tapi itu utang masa lalu. Untuk 2019, utang jatuh tempo sekitar Rp 409 trliun,” pungkasnya.
Pemerintah juga menegaskan, APBN 2019 akan dilaksanakan secara akuntabel. Defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB akan tetap dikendalikan dalam batas aman. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pengelolaan utang lebih berhati-hati untuk mengurangi risiko dan biaya. Serta mengarahkan penggunaannya secara lebih produktif untuk program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial dan pembangunan daerah.
Sementara , Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, strategi untuk menutup utang jatuh tempo dengan lakukan refinancing alias terbitkan SBN baru lagi dengan tenor yang lebih panjang. Tantangannya beban bunga dipastikan naik karena tahun depan Fed Rate proyeksinya menaikan hingga 3 kali bunga acuan.
“Yield SBN saat ini sudah 8 persen untuk tenor 10 tahun. Total utang di 2018 dengan asumsi penambahan utang baru 387,4 trilun menjadi Rp 4.326 triliun. Tahun depan rencana penambahan utang baru 359,3 triliun. Jadi total utang sampai akhir tahun 2019 adalah Rp 4.685 triliun naik 8,3 persen. Ini tidak sinkron dengan pertumbuhan ekonomi yg ditargetkan 5,3 persen, lebih rendah dari target 2018,” ujar Bhima, Jumat (17/8). Seharusnya kata dia, antara pertumbuhan utang dan pertumbuhan ekonomi sejalan. Jika utang lebih tinggi growthnya itu menandakan utang kurang dikelola secara produktif. Itu baru utang Pemerintah belum termasuk utang BUMN.
“Jadi dikhawatirkan BUMN juga harus melakukan negosiasi perpanjangan pembayaran utang atau mencari utang baru. Masalah beban bunga yang naik apalagi ditengah rupiah yang melemah bisa menciptakan resiko gagal bayar utang BUMN. Ada yang disebut contingent liabilities artinya BUMN yang bermasalah akan menjalar ke resiko APBN,” pungkasnya. (dai)
