PALU EKSPRES, JAKARTA– Rektor kini ditentukan oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini membuat polemik tersendiri.
“Prodem menolak Rektor dipilih Presiden,” kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Syafti Hidayat, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Ahad (16/9/2018).
Menurut Syafti, politisasi kampus yang vulgar seperti ini harus ditolak. Sebab, bibit diktator yang akan memicu amarah mahasiswa.
“Yang akan merusak nilai nilai pranata pendidikan secara nasional. Sehingga kampus sebagai intelektual yang melahirkan akademisi akan kehilangan moral kecerdasannya,” tandas Syafti.
Syafti juga menyatakan, kebijakan Jokowi ihwal Rektor, tidak saja menggambarkan kepanikan takut akan kehilangan kekuasaan, tetapi juga memberangus nilai-nilai demokrasi yang lebih buruk dari masa orde baru.
“Akibat terburuknya adalah akan lahir generasi pragmatisme. Akhirnya kampus menjadi pabrik robot robot patuh kepada industri kekuasaan,” demikian Syafti.
(jto/RMoL)
