PALU EKSPRES, JAKARTA – Ketua Umum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kembali mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengarahkan mereka ikut tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dia menilai langkah pemerintah tersebut sama saja memancing di air keruh.
“Katanya berpihak kepada honorer K2 tua. Katanya memberikan apresiasi pengabdian honorer K2 tua, tapi solusi yang dikasih tidak berpihak ke K2. Itu sama juga bohoonggggg!!!!!,” ujar Titi kepada JPNN, Senin (24/9/2018).
Dia menegaskan, PNS harga mati bagi honorer K2. Tidak akan ada satupun honorer K2 tua yang mau menerima di-PPPK-kan. Mereka akan terus melakukan aksi perlawanan.
“Aksi perlawanan ini akan terus berlangsung dalam minggu ini dan akan terus berlangsung selama saya belum tarik instruksi,” tegasnya.
Dia pun mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan itu justru menjadi blunder bagi presiden. Walaupun honorer K2 massanya hanya 438.590 ribu tapi ada jutaan manusia yang akan mendukung perjuangan mereka.
“Pak Jokowi, ingat loh ini pilpres. Di belakang kami ada massanya yang cukup banyak. Jangan anggap remeh kekuatan honorer K2. Jangan salahkan kami kalau terus melawan karena posisi kami sudah kejepit,” tandasnya.
(esy/jpnn)
