PALU EKSPRES, PALU– Sejumlah Anggota Dewan Kota (Dekot) Palu mengaku ‘ikhlas’ usulan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) tidak dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Palu tahun 2019.
Armin dari Komisi C Dekot Palu misalnya. Dia menyebutkan prioritas belanja daerah tahun 2019 telah diarahkan untuk kepentingan rekonstruksi paska bencana.
Pemkot Palu menurut dia telah tepat dalam penyusunan belanja RAPBD 2019. Misalnya, dana sebesar Rp37miliar untuk belanja pengadaan logistik bahan makanan bagi pengungsi. Menurut dia ini sebagai bentuk antisipasi kemungkinan adanya keterlambatan kucuran dana dari pemerintah pusat.
“Dianggarkan untuk tiga bulan. Artinya jangan sampai kucuran dana pusat itu lambat. Makanya harus dianggarkan untuk tiga bulan. Saya yakin itu sudah dihitung secara tepat,” kata Armin, Selasa 4 Desember 2018.
Demikian halnya belanja infrastruktur. Pemkot juga telah mengalokasikan anggaran sarana dan prasarana untuk lokasi hunian tetap (Huntap).
Karenanya dia mengaku untuk tahun anggaran 2019 nanti, tak ada Pokir yang ia usulkan harus masuk dalam RAPBD. Meskipun kata dia, sebenarnya ada usulan kegiatan anggaran yang dijaring berdasarkan hasil resesnya.
“Kalau untuk tahun depan kami sangat maklum. Apalagi tergambar adanya defisit anggaran,” ujarnya.
Kendati begitu lanjut Armin, usulan Pokir tetap diajukan sebagai rekomendasi DPR kepada panitia khusus (Pansus) RAPBD 2019.
“Paling tidak, pokir dari teman-teman anggota lain yang diajukan ke Pansus itu bisa terakomodir dalam APBD perubahan,” jelasnya lagi.
Armin pun mengaku, tidak masuknya usulan Pokir, memang sedikit menghambat kerja-kerja pemenangan dalam Pemilu 2019. Karena pokir pada prinsipnya adalah aspirasi dari masyarakat khususnya konsituen.
“Masih ada yang lebih penting dari itu. Kita pikir dulu masyarakat yang jadi korban. Lagian, kalaupun terakomodir, itu baru bisa terlaksana setelah Pemilu,”pungkasnya.
Selain Armin, anggota lain yang mengaku rela usulan Pokir belum menjadi prioritas adalah H Efendi. Kepada Palu Ekspres, Efendi menyebut dirinya bahkan tidak mengajukan usulan Pokir.
“Kebetulan memang di daerah pemilihan saya tidak terlalu berdampak. Prinsip nya kita mengikuti kebijakan anggaran Pemkot Palu,”sebutnya.
Demikian halnya, Idiljan Djanggola. Diapun mengaku belanja daerah yang dirancang Pemkot Palu sudah tepat. Karenanya diapun mengaku tidak mempermasalahkan jika usulan Pokir belum menjadi prioritas Pemkot Palu.
“Kami semua memaklumi, meskipun kami tau bahwa defisit dalam RAPBD itu sesungguhnya masih bisa tertutupi dari dana Silpa 2018,”pungkasnya.
(mdi/palu ekspres)
