PALU EKSPRES, JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani akan melakukan penelitian
ketat pada badan usaha milik negara (BUMN) yang saat ini mencapai Rp
5,217 triliun. Alasannya, sebagai agen pembangunan, menyorot BUMN
yang penting untuk dijaga eksistensinya.
“Kita bersama menteri BUMN akan terus memonitor mereka sebagai agen
pembangunan,” ujarnya di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12/2018).
Menurut Sri Mulyani, kesehatan neraca keuangan BUMN perlu dijaga juga
karena sebagian besar perusahaan pelat merah tersebut miliknya oleh
pemerintah. Selain itu, beberapa BUMN mendapat mendapat penjaminan
oleh negara.
“Kita memberi suntikan likuiditas juga,” ucapnya.
Namun, Menteri Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak
hanya menggunakan konsep pada aspek moral. “Jika besar utangnya lebih
besar tidak masalah. Jadi masalah jika yang terjadi sebaliknya,”
pungkasnya.
Kementrian BUMN merilis hutang perusahaan milik negara hingga
triwulan III atau per September 2018 mendapat Rp 5,271 triliun. Angka
tersebut meningkat Rp 441 triliun pada 2017 yang mencapai Rp 4,830
triliun.
“Utang awalnya Rp 2,263 triliun menjadi Rp 4,830 triliun. Kemudian
triwulan III, akhir September 2018 meminta BUMN naik ke level Rp
5,271 triliun,” kata Deputi bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN
Aloysius Klik Ro di gedung DPR Jakarta, Senin (3/12/2018).
Jumlah utang sebesar Rp 5,271 triliun untuk sektor keuangan sebesar
Rp 3,311 triliun dan sektor non-keuangan Rp 1,960 triliun.
(srs / JPC)
