PALU EKSPRES, PALU- Pemerintah Kota Palu meimilih tiga titik pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana di Palu. Tiga titik itu antara lain di Kelurahan Tondo Talise, Duyu dan Pombeve.
Namun penetapan tiga lokasi ini akan dilakukan kemudian setelah peta zonasi rawan bencana disahkan pemerintah.
Demikian penjelasan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palu, Iskandar dalam forum libu todea Pemkot Palu, Senin malam 10 Desember 2018.
“Tinggal menunggu hasil kajian pemetaan dulu. Kemudian disosialisasikan lalu ditetapkan Gubernur dan Wali Kota,”ungkap Iskandar.
Terkait Huntap kata dia, selain rencana pembangunan dari Kementerian PUPERA RI, Pemkot juga akan menerima bantuan pembangunan sebanyak 3ribu unit. Bantuan itu masing – masing berasal dari Yayasan Budha Suci, Global Foundation serta Kompas Group.
Bantuan Huntap dari tiga yayasan ini kemungkinan besar akan lebih dulu terealisasi daripada rencana Kementerian PUPERA. Karenanya Pemkot ujar Iskandar telah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur pendukung kawasan Huntap dalam RAPBD Kota Palu tahun 2019.
“Huntara dan Huntap itu kewajiban pemerintah pusat. Tapi tidak menutup kemungkinan bantuan dari pihak lain. Hanya saja spesifikasinya harus sesuai standar Kementerian PUPERA,” jelasnya.
Secara umum terang Iskandar, Kementerian PU PERA telah menyusun draft rekonstruksi perencanaan pembangunan di Kota Palu. Mulai dari penataan kawasan pesisir pantai sepanjang 7.2kilometer. Menurut dia dalam draft itu kawasan itu nantinya ditetapkan sejumlah perencanaan. Salah satunya jalan jalan alternative kendaraan berat. Termasuk membangun sebuah tower untuk mengenang korban.
“Sudah ada draft yang perlu didetailkan. Jadi tidak benar isu kawasan pantai itu dikosongkan. Hanya memang tak boleh lagi ada pembangunan kegiatan bisnis, hotel dan perumahan,” ujarnya.
Sementara dalam lokasi jejak likuifaksi kelurahan Balaroa dan Petobo, nantinya akan dibangun museum terbuka. Juga untuk mengenang korban bencana likuifaksi. Dengan sebuah jembatan membelah diatas lokasi.
“Dipinggiran dua tempat itu juga akan menjadi pusat UMKM. Termasuk pustaka nama -nama korban,”terangnya.
Kepala Bappeda Palu, Arfan menambahkan, anggaran untuk infrastruktur kawasan Huntap sengaja dialokasikan dalam RAPBD 2019 untuk mengantisipasi kemungkinan lambatnya realisasi pembagunan Huntap dari pemerintah pusat.
“Dengan begitu kita berharap Huntap ini bisa terealisasi secepatnya tanpa menunggu dana dari pemerintah pusat,”demikian Arfan.
(mdi/palu ekspres).
