PALU EKSPRES, JAKARTA– Setelah penyampaian visi misi capres dan cawapres Pilpres 2019 yang sedianya digelar pada 9 Januari dibatalkan karena kengganan
salah satu paslon menyampaikan visi misi secara langsung, kini
keinginan publik agar disugukan perdebatan dan diskursus Pilpres yang
menarik, otentik, dan sehat, kembali diuji.
Pasalnya, pada rangkaian Debat Publik Pilpres 2019 ini, KPU memutuskan
“membocorkan” daftar pertanyaan debat kepada kedua paslon.
Anggota DPD RI Fahira Idris sangat menyayangkan kebijakan mekanisme
format debat di mana daftar pertanyaan dibocorkan kepada para paslon
seminggu sebelum debat.
Kebijakan ini dikhawatirkan tidak hanya menurunkan kualitas
konstestasi adu gagasan antarpaslon dan pendukungnya, tetapi juga akan
menggerus partisipasi pemilih karena banyak pemilih yang menjadikan
debat sebagai referensi utama untuk memilih capres dan cawapres.
“Cerdas cermat anak sekolah saja, para siswa dituntut untuk memahami
semua mata pelajaran tanpa terkecuali, karena mereka tidak tahu
pertanyaan apa yang akan ditanyakan nanti. Masa debat capres, debat
yang pesertanya empat orang putra terbaik bangsa, kalah sama cerdas
cermat anak sekolahan,” ujar Fahira, Senin (7/1/2018).
Dia mengungkapkan, jika alasan KPU membocorkan daftar pertanyaan agar
jawaban paslon lebih mendalam, idealnya yang diberikan adalah term of
reference (TOR) sesuai tema debat.
Dalam TOR tersebut, lanjut Fahira, selain memaparkan secara tegas apa
yang mereka harapkan dari kedua paslon dalam debat, KPU juga bisa
menyampaikan batasan tema debat, arahan dalam menjawab (jelas, padat,
berisi, dan bernas), dan uraian komprehensif tema besar dan tema
turunanan debat sehingga tim sukses dan kedua paslon mampu memprediksi
pertanyaan yang akan keluar, mempersiapkan jawaban, dan mengaitkannya
dengan visi misi yang sudah mereka publikasikan ke publik.
“Inikan (membocorkan pertanyaan) seperti meragukan kemampuan dan
kecerdasan para capres atau cawapres. Rakyat ingin melihat otentisitas
calon pemimpin mereka. Calon yang memahami apapun persoalan Indonesia
dan mampu dengan cepat memformulasikan solusinya. KPU seharusnya lebih
paham apa yang ingin disaksikan rakyat dalam debat ini,” tutupnya.
(rus/rmol)
