PALU EKSPRES, JAKARTA – Utang pemerintah pusat naik dari Rp 3.995 triliun pada Desember 2017 menjadi Rp 4.418 triliun per Desember 2018. Nominal utang mengalami kenaikan sebesar Rp 423 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, utang yang diambil tersebut digunakan dengan hati-hati dan transparan.
“Utang adalah alat yang kami gunakan secara hati-hati dengan bertanggung jawab, dibicarakan secara transparan, bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta, Rabu (23/1/2019).
Dia memastikan utang yang ditanggung pemerintah pusat tidak mengkhawatirkan. Sebab, rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 30 persen. Masih sangat jauh jika dibandingkan negara lain.
“Utang terhadap PDB kita 30 persen, bandingkan dengan negara-negara lain, apakah itu mengkhawatirkan? Negara yang sama dengan kita income-nya, negara yang lebih maju, lebih miskin, coba saja dibandingkan,” tegas Sri Mulyani.
Mantan Direktur Bank Dunia itu menilai, rasio utang 30 persen terhadap PDB itu tidak tinggi, tetapi ia juga tidak mengatakan kalau pemerintah menjadi sembrono. Caranya adalah dengan menekan defisit yang angkanya mencapai 1,7 persen pada 2018.
“Apakah dengan defisit 1,7 persen itu besar? Apakah berarti pemerintah ugal-ugalan? Ya tidak lah. Bayangkan tahun lalu itu, kita hanya 1,7 persen, sementara dengan negara lain defisitnya lebih besar, ekonominya tumbuh lebih rendah dari kita. Itu segala sesuatu yang bisa dilihat,” pungkasnya.
(uji/jpc)
