PALU EKSPRES, PARIGI– Sebanyak 56 pasangan suami istri (Pasutri) mengikuti Sidang Isbat Nikah Terpadu (SINT), berlangsung di gedung Serba Guna Desa Tinombo Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Kamis 7 Februari 2019.
Sidang isbat nikah terpadu tersebut, merupakan program Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan Kantor Pengadilan Agama Parigi.
Kegiatan sidang isbat nikah itu untuk memfasilitasi pasangan suami istri yang kurang mampu agar dapat memperoleh hak kutipan buku nikah secara gratis dan legal.
Sekaitan hal itu, Kepala Bagian Kesramas Sekretariat Daerah (Setda) Parimo, Haris Rahim mengatakan, sidang isbat nikah ini merupakan yang kedua kalinya digelar di Kecamatan Tinombo.
“Kecamatan Tinombo dua kali melaksanakan sidang isbat nikah terpadu. Selain itu, Kecamatan Sidoan, kecamatan Palasa dan kali ini hanya untuk Kecamatan Tinombo,” ujarnya.
Menurut dia, sesuai data yang ada, Kabupaten Parigi Moutong masih ada sekitar 2.865 orang yang belum mempunyai buku nikah. Kemudian yang sudah mengikuti sidang isbat sebanyak 401 pasang.
Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pengadilan Agama Parigi, Ulfa menyebutkan, dalam kegiatan sidang isbat nikah terpadu harus memperhatikan rukun nikah. Seperti, ada calon mempelai saksi serta ke dua mempelainya harus cukup umur.
“Untuk laki-laki sudah berusia 19 tahun, kemudian perempuan 16 tahun dan tidak dalam masa iddah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong, diwakili Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasa, Mohamad Rajab, sangat mengapresiasi antusias masyarakat yang ikut dalam sidang isbat nikah terpadu untuk mendapatkan buku nikah.
Nikah kata dia, merupakan sunnah Rasulullah untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Perkawinan itu sah, apabila dilakukan sesuai hukum dan kepercayaan agama yang dianut.
“Perkawinan dilakukan tetapi tidak tercatat dalam buku nikah, maka tidak ada perlindungan hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila ada nikah sirih, itu sah secara agama. Tetapi tidak tercatat dalam daftar nikah nasional. Maka harus melaporkan ke pengadilan agama untuk dicatat.
(asw/palu ekspres)
