PALU EKSPRES, PALU– Tahun ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) juga membuka penerimaan pegawai dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun begitu, pembayaran gaji P3K dibebankan kepada pemerintah daerah melalui APBD.
Terkait itu, Wali Kota Palu, Hidayat menyatakan tahun ini belum menyetujui untuk membuka penerimaan P3K tingkatKota Palu. Menurutnya, porsi anggaran dalam APBD Palu tahun 2019 tidak cukup memadai untuk membuka jalur P3K.
Akan tetapi, pihaknya jelas Hidayat, tetap akan melakukan kajian terhadap APBD Palu. Apakah kemudian belanja dalam APBD bisa dialokasikan untuk merekrut P3K.
“Karena saya dengar banyak juga daerah yang menolak. Tapi kita bahas dulu. Kita lihat dan hitung dulu kemampuan kita,” jelas Hidayat, Senin 18 Februari 2019.
Prinsipnya kata Hidayat, alokasi anggaran dalam APBD belanja pegawai tidak boleh lebih besar dari belanja pembangunan.
“Insyaallah dalam waktu dekat akan dibahas. Berapa kita cadangkan anggaran untuk itu,” sebutnya.
Hidayat menjelaskan, sejauh ini APBD Palu tahun 2019 sebenarnya juga sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk biaya belanja gaji tenaga honorer. Nilainya sebesar kurang lebih Rp47 miliar.
“Artinya kalau semua honorer itu kita angkat, ini bisa mempengaruhi program pembangunan kita,” jelas Hidayat.
Sementara itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, Irmawati Alkaf, lebih jauh menjelaskan, Pemkot sebenarnya bisa saja membuka jalur P3K, asalkan pemerintah pusat menambah anggaran dalam APBD Palu.
“Kalau ada dana dari pusat itu tidak masalah. Karena besaran pembayaran PPPK sama dengan pegawai. Kecuali dia tidak diberi pensiun,”jelasnya.
APBD tahun 2019 menurutnya belum menganggarkan belanja untuk gaji PPPK. Ia menyebut, jikapun akan dianggarkan APBD mandiri sangat tidak cukup.
APBD yang ideal sebut Irmawati adalah forsi belanja modal harus lebih besar dari belanja jasa. Sedangkan belanja jasa harus lebih besar dari belanja pegawai
“Kalau diakomodir, takutnya nanti kita tidak akan dibuka ruang untuk penerimaan pegawai kalau belanja pegawai kita besar. Misalnya melebihi dari 50persen,”jelasnya.
Lebih jauh tambah Irmawati, APBD Palu tahun 2019 sebesar Rp1,3triliun lebih. Forsinya sudah seimbang antara belanja jasa dan pegawai.
“Kalau misalnya ditambah lagi dengan gaji PPPK, nanti tidak balance antara pendapatan dan belanja,”demikian Irmawati.
(mdi/palu ekspres)
