PALU EKSPRES, PALU – Maslah gizi buruk (stunting), penuaan penduduk (ageing population) serta bonus demografi menjadi topik utama pembahasan dalam rapat program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) tingkat Provinsi Sulteng, Kamis 28 Maret 2019 di Palu.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi Nasional yang sebelumnya telah digelar di Jakarta.
Gambaran Sulteng melalui Asisten Pemerintahan dan Politik, Faisal Mang, dalam sambutannya menyebut secara umum pencapaian KKBPK di Sulteng sudah berjalan baik.
Kesadaran yang meliputi tingkat kepesertaan KB yang kian tinggi di Sulteng.
Saat ini kata dia tercatat, 6 dari 10 pasangan usia subur telah jadi peserta KB aktif.
Akan tetapi menurut Faisal Mang, peningkatan partisipasi berita KB belum berkorelasi dengan angka laju pertumbuhan penduduk Sulteng . Yang ini cenderung tinggi yaitu 1,94 persen per tahun. Angka ini lebih tinggi daripada nasional yang hanya 1,49 persen.
Dia menjelaskan pemicunya adalah fertilitas atau jumlah kelahiran anak dari perempuan yang masih tinggi. Dan hal itu banyak dialami remaja usia 15-19 tahun dengan data 60 kelahiran hidup pada 1000 remaja perempuan.
Hal ini kata dia ironis. Karena anak-anak justru melahirkan anak-anak pada usia tersebut.
“Mestinya mereka menikmati masa sekolah bukan justru menimang dan merawat bayi dan anak,”kata Faisal Mang.
Untuk menurunkan fertilitas, Faisal meminta untuk melembagakan peningkatan usia perkawinan khususnya lewat program Generasi Berencana atau GenRe.
Dalam kesempatan itu Faisal menekankan program KKBPK adalah proses awal menentukan kualitas SDM. Dengan hanya mempunyai keluarga kecil akan memberi kesempatan kepada keluarga untuk memperhatikan pengasuhan dan penumbuh kembangan anak menjadi SDM handal.
“Karena kualitas memadai akan menjadi sumber daya dan lokomotif pembangunan namun sebaliknya jumlah yang besar dengan kualitas rendah akan menjadi beban pembangunan,”tekan Faisal.
Plt Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng Tenny C. Soriton menjelaskan, rapat ini untuk menjabarkan tindak lanjut rakor nasional program KKBPK dan meningkatkan sinergi BKKBN dengan Pemda dalam menyukseskan program KKBPK yang terintegrasi di Sulteng.
Sementara itu, Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI, Dwi Listyawardhani menjelaskan bahwa pendekatan KKBPK adalah kolaborasi penerapan siklus dasar kehidupan dan pilar-pilar pembangunan keluarga menuju kesejahteraan.
“Keluarga adalah basis utama pembangunan bangsa dan masyarakat,” ujarnya.
Dwi menyatakan masalah stunting juga perlu menjadi fokus dalam program KKBPK. Sebab sejauh ini, Indonesia masih termasuk negara dengan angka tertinggi ke-5 di dunia. Karenanya hal tersebut akan disiasati dengan inovasi kampung KB.
“Bila sebelumnya kampung KB untuk menyentuh desa-desa yang serba minus atau tertinggal maka kini kampung KB jadi pendekatan menyelesaikan kasus stunting,”jelasnya.
Penyebaran kampung KB saat ini untuk wilayah setempat Indonesia kata dia telah mencapai 14ribu lebih. 339 diantaranya berada di wilayah Sulteng.
Pada kesempatan itu, dilakukan penandatanganan MoU sinergitas program KKBPK dengan OPD, instansi vertikal, perwakilan media dan para mitra BKKBN Sulteng.
Turut hadir, Wakil Bupati Sigi Paulina yang diundang membagi pengalaman sukses Kabupaten Sigi menerapkan program KKBPK di Sulteng dan berujung penghargaan Anugerah Kencana dari BKKBN.
(humas)
