PALU EKSPRES, PALU – Perkembangan informasi teknologi (IT) yang semakin pesat di Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi perhatian Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik (DKPS) Sulteng. Utamanya perhatian terkait jaminan keamanan data digital yang dipertukarkan agar tidak mudah dimanipulasi atau disalahgunakan.
Upaya yang bisa dilakukan untuk keamanan itu adalah menerapkan sertifikasi elektronik dan IT security assessment pada tiap OPD yang menerapkan e-gov. Untuk hal ini, DKSP Sulteng menggelar sosialisasi tentang kemananan dengan dua pola tersebut, Senin 15 April 2019 di Hotel Santika Palu.
Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi Pemprov Sulteng, Muliono, mengatakan dengan sertifikat elektronik memungkinkan kepemilikan dokumen bisa dipastikan keasliannya sehingga sulit direkayasa oleh oknum.
Sementara IT security assessment dapat membantu menganalisis kerawanan sistem sehingga celah keamanan yang ditemukan bisa cepat ditutupi dan tidak mudah dibobol hacker.
“Sudah jadi tugas dinas Kominfo untuk menyebarluaskan informasi baru tentang IT,”kata Muliono, membuka kegiatan.
Sementara itu, Sandi Prasetiawan, salah satu narasumber dari Badan Sertifikasi dan Sandi Negara, Sandi menuturkan bahwa salah satu contoh sertifikasi elektronik ialah tanda tangan digital.
Tanda tangan tersebut menurutnya tidak boleh disama artikan dengan menggunakan scaning tanda tangan user ke dokumen elektronik atau memasang barcode atau QR code. Yang benar kata dia adalah dengan menerapkan algoritma kriptografi untuk mengenkripsi data user supaya dokumen tidak bisa dimanipulasi seenaknya.
“Supaya aman, cepat, mudah dan efisien,”paparnya menjelaskan keunggulan tanda tangan digital.
Sosialisasi diikuti lebih kurang 50-an peserta dengan harapan dapat membantu penyebarluasan tupoksi bidang persandian sebagai urusan wajib pemerintah daerah.(humas)
