PALU EKSPRES, PALU – Sikap Wali Kota Palu yang mengancam untuk menolak jatah hidup (Jadup) jika hanya diberikan bagi pengungsi dalam hunian sementara (Huntara) direspon pihak Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Kemensos memutusakan bahwa Jadup akan diberikan merata kepada seluruh pengungsi. Baik itu dalam shelter maupun yang kini telah menempati Huntara.
Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Agus Munandar menjelaskan, sebagai respon Kemensos atas sikap Wali Kota tersebut, maka saat ini seluruhnya akan mendapat Jadup tersebut. Namun Sebelumnya akan dilakukan verifikasi dan validasi (Verifali) terhadap seluruh nama nama pengungsi yang diajukan Pemkot Palu.
“Verifikasi dan validasi untuk melengkapi KTP dan kartu keluarga setiap pengungsi,”jelas Agus Munandar, Senin 20 Mei 2019
Menurut dia Pemkot mengusulkan sebanyak 40.137 pengungsi untuk mendapat Jadup tersebut. Ini merupakan data tahap III jumlah pengungsi di Palu. Dari jumlah itu, 23 ribu pengungsi diantaranya berada di shelter dan selebihnya sudah berada di Huntara.
“Jadi fokus kami saat ini adalah verifali terhadap data 40.137 pengungsi tahap tiga tersebut,”ujarnya.
Untuk proses verifali, pihaknya lanjut Agus Munandar meminta bantuan seluruh Camat dan Lurah agar secepatnya proses pelampiran KTP dan KK secepatnya selesai. Agar kemudian, data tersebut bisa segera diteruskan ke Kemensos.
Sementara jika dalam proses verifikasi masih terdapat pengungsi yang belum masuk dalam basis data, maka hal itu menunggu kebijakan pimpinan.
“Target kita tanggal 22 Mei ini proses verifikasi sudah harus selesai. Makanya kami berharap camat dan lurah bisa maksimal membantu,”harganya.
Agus mengaku tidak dapat memastikan mengenai realisasi penyaluran Jadup tersebut. menurut dia, semua tergantung kebijakan Kemensos.
(mdi/palu ekspres)
