DIKELUHKAN – Verifikasi dan validasi data penerima stimulan perbaikan rumah di Kota Palu tidak konsisten dan berubah-ubah. Foto: dok. PE
PALU EKSPRES, PALU – Verifikasi dan validasi data penerima stimulan perbaikan rumah di Kota Palu tidak konsisten dan berubah-ubah. Disaat proses verifikasi dan evaluasi sedang berjalan, BPBD Palu tiba-tiba mengajukan nama-nama calon penerima stimulan tahap pertama ke BNPB.
BPBD Palu mengajukan sedikitnya 1.594 unit rumah dalam kriteria rusak berat. Nama nama yang diajukan BPBD merupakan nama yang disodorkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Kepala Bappeda Palu, Arfan, mengatakan nama tersebut diambil dari hasil asessmen tingkat kerusakan rumah yang pernah dilakukan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dinas PU Palu rentang waktu Oktober sampai dengan Desember 2018.
Namun menurut Arfan, sebelum diajukan ke BNPB nama dalam daftar usulan itu masih perlu dievaluasi tingkat kelurahan. Karena masih terdapat beberapa syarat yang harus dikrosscek ulang.
Misalnya soal kebenaran apakah rumah tersebut benar benar dalam kondisi rusak berat atau tidak. Apakah yang melaporkan adalah pemilik sah rumah. Sekaligus melengkapi administrasi setiap nama dalam data tahap pertama itu.
Arfan menjelaskan jajaran kelurahan masih memungkinkan mengganti jika ada yang tidak penuhi syarat. Baik secara fisik tingkat kerusakan dalam kategori rusak berat maupun kebenaran kepemilikan rumah yang terlapor.
Sayangnya, evaluasi tingkat kelurahan ini tidak tuntas sepenuhnya. BPBD Palu mempercepat proses itu untuk menyahuti desakan BNPB agar data penerima segera diajukan. Pejabat lurah kemudian didesak untuk segera melengkapi, meski hanya salinan kartu keluarga dan KTP untuk mendapatkan nomor induk kependuukan (NIK) seluruh nama dalam data tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Palu, Fresly Tampubolon menjelaskan, mengenai kebenaran tingkat kerusakan rumah, akan disandarkan sepenuhnya pada hasil asessmen.
Fresly mengaku yakin, bahwa assesmen yang dilakukan pertama kali sesungguhnya sudah menggambarkan tingkat kerusakan.
“Jadi sudah kita ajukan ke BNPB nama nama itu,”kata Fresly, Kamis 23 Mei 2019.
Menurutnya, nama calon penerima selanjutnya akan ditetapkan dalam surat keputusan (SK) Wali Kota Palu sebagai calon penerima. Setelah itu memasuki proses pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) di masing-masing kelurahan.
“Setelah semua proses itu selesai, maka dana stimulan akan ditransfer ke rekening Pokmas untuk dimanfaatkan,”demikian Fresly.
Kendati begitu, Fresly menyebutkan bahwa pihaknya tetap akan melihat dan menyesuaikan kondisi di lapangan terkait kebenaran tingkat keruskaan rumah. Sehingga apabila kemudian terdapat rumah tidak dalam kategori rusak berat, namun telah ditetapkan dalam SK Wali Kota, maka hal itu masih bisa dilakukan perubahan perubahan. Termasuk kemungkinan mengeliminasi terhadap data yang tidak sesuai.
Untuk diketahui, saat ini juga masih berlangsung verifikasi dan validasi tingkat keruskaan rumah oleh dinas pekerjaan umum (PU) Palu.
Verifikasi dimulai sejak Maret hingga Juni 2019. Sedikitnya lima tim disebar untuk verifikasi ini.
Bahkan sebelumnya BPBD Palu juga berencana membentuk tim khusus untuk kembali memverifikasi kebenaran status kepemilikan rumah terhadap 1.594 nama penerima tahap pertama. (mdi/palu ekspres)
