Kepala DPMD Parimo, Fit Dewana. Foto: Aswadin/PE
PALU EKSPRES, PARIGI – Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) yang saat ini belum ada pelantikan oleh Bupati Parigi Moutong tapi BPD ini sudah melaksanakan tugas akan dievaluasi.
Evaluasi tersebut dalam hal ini pembentukan panitia pemilihan kepala desa (P2KD), dimana secara aturan telah melanggar ketentuan dan cacat hukum sementara surat keputusan (SK) telah diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) namun belum berada di tangan yang bersangkutan.
Hal tersebut telah terjadi di Desa Pombalowo, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Dimana ketua BPD belum dilantik sudah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD).
Kepala DPMD Parimo, Fit Dewana saat dikonfirmasi media ini usai kegiatan BBGRM -XVI di Ongka Malino, Selasa 2 Juli 2019 mengaku, tidak mengetahui mengenai pengangkatan ketua BPD Desa Pombalowo. Dia mengatakan, hal ini baru saja diketahui setelah mendapat pertanyaan dari sejumlah media di Parigi.
“Saya baru tau itu, nanti saya akan evaluasi proses Pilkades ini,” katanya. Menurut dia, SK BPD baik pengganti maupun devinitif itu, telah diajukan kepada Bupati dan telah selesai. Informasi yang diterima oleh pihaknya, untuk Desa Pombalowo masa jabatannya telah berakhir.
Ia membenarkan, bahwa SK untuk BPD saat ini sudah ada di DPMD. “Salinannya harus sudah berada di tangan BPD yang baru, kalau memang dimintakan pada saat itu, dan harusnya mereka sudah memegang minimal kopiannya,”katanya.
Menjawab pertanyaan wartawan terkait pengangkatan BPD yang sudah memiliki SK namun belum dilantik. Ia mengatakan, dalam aturannya, BPD yang sudah dilantik dinyatakan sah oleh hukum meskipun tidak memegang SK.
Namun, pihaknya belum bisa menanggapi terkait BPD yang belum dilantik tetapi sudah menjalankan tugasnya dan telah membentuk P2KD di Desa yang menggelar Pilkades. Dengan alasan pihaknya, baru akan melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkades serentak yang baru saja digelar serentak tahun ini.
“Kami akan evaluasi nanti,”ujarnya.
Ia menambahkan, bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keberatannya terkait hasil pelaksanaan Pilkades, akan diberikan batas waktu tiga hari setelah penetapan calon terpilih oleh BPD.
“Warga yang keberatan malakukan gugatan, kami dari tim penyelesaian sengketa Pilkades akan melakukan evaluasi pelaksanaanya, termasuk legal standing BPD. Dan tim sengketa ini terdiri dari DPMD, Kejaksaan, Kepolisian, dan bagian hukum.” ungkapnya.(asw/palu ekspres)
