PALU EKSPRES, PALU– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulteng berinisiatif membentuk tim reaksi cepat (TRC) untuk mengoptimalkan pelayanan di hunian sementara (Huntara).
TRC menurut Kepala BPPW Sulteng, Ferdinan, akan mengkoordinir seluruh koordinator Huntara untuk memenuhi hal terkait pelayanan di Huntara.
“Tugasnya berkoordinasi dengan koordinator Huntara menyelesaikan masalah-masalah yang mencuat di Huntara,”kata Ferdinan, Senin 12 Agustus 2019.
TRC akan bertugas antara lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sanitasi, masalah persampahan termasuk kendala yang terjadi dengan fungsi septic tank Huntara.
Bicara soal septic tank, pihaknya melalui TRC sebut Ferdinan akan menyiagakan satu unit mobil penyedot tinja untuk mengantisipasi bila terjadi kendala pada fungsi septic tank.
Kemudian penyediaan air bersih. Sejauh ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan sedikitnya 12 unit mobil tangki air. 6 unit mobil tangki dikelolah langsung TRC agar setiap hari memenuhi kebutuhan air bersih di Huntara.
Sementara 6 unit lainnya dipinjam pakaikan ke PDAM. Masing-masing 2 unit ke PDAM Palu, 2 unit PDAM Donggala serta 2 unit ke PDAM Sigi Biromaru. Jika TRC butuh dukungan mobil tangki, maka pihaknya akan segera berkoordinasi PDAM untuk memakai mobil tangki yang dipinjam pakaikan tersebut.
“Seandainya dukungan itu tidak bisa dipenuhi PDAM, maka untuk sementara mobil kami tarik agar bisa memenuhi kebutuhan TRC ke Huntara,”jelas Ferdinan.
Terkait pelayanan air bersih, Ferdinan menegaskan, TRC tidak pernah memungut biaya dari penghuni Huntara. Jikapun pernah terjadi, ia memastikan itu bukan bagian dari TRC.
“Kalau tim kami yang melakukan itu, saya pastikan itu akan ditindak tegas,”katanya.
Selanjutnya TRC juga akan bertugas mengkoordinir masalah masalah pengangkutan sampah dan sanitasi lingkungan Huntara.
“Intinya kalau ada masalah di Huntara bisa langsung melapor ke TRC untuk kemudian ditindaklanjuti segera mungkin,”katanya.
Kendati begitu, Ferdinan menegaskan seharusnya masalah yang terjadi di Huntara itu menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor. Misalnya masalah sosial pelecehan wanita. Ferdinan menyebut kerap pengintipam wanita yang sedang mandi.
Kaitan dengan masalah itu, Ferdinan berhemat, harus ada pola pembinaan penghuni Huntara yang dilakukan dinas sosial setempat.
“Masalah begitu, masa kami di balai yang mau urus. Harus ada pembagian peran,”tegasnya.
Dia menambahkan, untuk mengoptimalkan tugas TRC, pihaknya akan mendata seluruh koordinator Huntara. Selanjutnya koordinator Huntara yang akan mengkomunikasikan bila ada kendala kendala yang perlu ditindaklanjuti.
“Dengan harapan mereka bisa berkoordinasi jika terjadi masalah penyediaan air. TRC ini kami tugaskan dalam jangka pendek,”pungkasnya. (mdi/paluekspres)
