PALU EKSPRES, PE– Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng Hidayat Lamakarate menyatakan realisasi kepesertaan BPJS tenaga kerja di Sulteng masih sangat rendah. Dari 1,4juta angkatan kerja, hanya 18,46persen diantaranya yang terdaftar. Artinya masih terdapat 81,54persen angkatan kerja yang sama sekali belum mendapat perlindungan sosial tersebut.
“Dari total 1,4 juta angkatan kerja Sulteng ternyata baru 18,46 persen yang telah terlindungi jaminan sosial ketenaga kerjaan,”ungkap Hidayat dalam sosialisasi penghargaan Paritrana 2019 dan penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan, Senin 14 Oktober 2019 disalahsatu hotel di Kota Palu.
Untuk itu katanya, sosialisasi tentang paritrana diharap meningkatkan motivasi dan sinergitas semua pihak dalam meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Untuk diketahui, penghargaan paritrana merupakan apresiasi BPJS Ketenagakerjaan untuk pemerintah daerah dan perusahaan di Indonesia yang mendukung penuh implementasi dan tertib administrasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Hidayat mengaku sulit membayangkan bagaimana nasib seorang pekerja tanpa ada perlindungan sosial. Misalnya ketika seorang pekerja memerlukan biaya berobat.
“Jangan setelah terjadi kecelakaan baru kita menyadari pentingnya perlindungan kerja,”ujarnya. Hidayat dalam kesempatan tersebut, mengingatkan bahwa jaminan sosial adalah hak dasar pekerja yang wajib didahulukan instansi/perusahaan pemberi kerja. Dia menuturkan, sejak pertama kali digelar oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 2017 silam, penghargaan Paritrana bagi pemda dan perusahaan yang sukses meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, belum kunjung menghampiri Sulteng.
Meski pemda provinsi dan kabupaten/kota se Sulteng telah berkomitmen mendaftarkan pegawai honorer dan perangkat desa sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan tapi upaya itu belum cukup mendongkrak selama tidak diikuti komitmen pelaku usaha untuk mendaftarkan pekerjanya.
Olehnya dengan sosialisasi diharap meningkatkan motivasi dan sinergitas semua pihak meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Sementara panitia pusat yang diwakili Arif Suprapto menggarisbawahi beberapa poin yang jadi perhatian tim penilai Paritrana 2019. Bagi pelaku usaha yaitu wajib memenuhi persyaratan kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan pada pengurusan izin usaha
atau perpanjangan izin usaha.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, kata Arif, kali ini tim lebih mendalami track record perusahaan calon penerima penghargaan guna meningkatkan objektifitas penilaian.
Rencananya Jadwal pengumuman sendiri ditarget awal Februari 2020 mendatang. “Sulawesi Tengah memiliki potensi yang cukup besar untuk menerima Paritrana,”sebut Arif.
Di kesempatan itu, Sekda didamping Kadis Nakertrans Sulteng Arnold Firdaus menyerahkan simbolis santunan duka kepada 2 ahli waris penerima manfaat dan sertifikat bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tenaga honorer Dinas Perhubungan Kota Palu.
Nampak hadir Asdep Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pusat Kuntoro Wibowo, Asdep wilayah Sulawesi dan Maluku Zulkarnain, Kepala Cabang Palu La Uno, Sekkot Palu Asri dan stakeholder lainnya. (mdi/palu ekspres)
