Hasanuddin Atjo serahkan berkas pendaftaran di DPD Golkar Sulteng, Minggu 3 November 2019. Foto: Hamdi Anwar/PE
PALU EEKSPRES, PALU– Hasanudin Atjo juga menjadi salah satu kandidat bakal calon (Balon) Gubernur Sulteng yang mendaftarkan dirinya di Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Sulteng. Minggu 3 November 2019, ia resmi menyerahkan berkas persyaratan ke DPD Golkar.
Berkasnya diterima Sekretaris DPD Golkar Sulteng Amran Bakirnai yang didampingi sejumlah petinggi Golkar Sulteng.
Dalam kesempatan singkat itu, Atjo mengemukakan alasan memilih Golkar karena dirinya pernah dekat secara emosional. Selain karena partai Golkar ia nilai adalah partai yang dinamis, update, inovatif dan adaptif. Karenanya kata Atjo, figur calon harus menyesuaikan diri dengan pikiran partai.
Dihadapan pengurus Atjo kembali mengemukakan gagasan yang mendorongnya maju sebagai calon dalam kontestasi pemilihan gubernur. Dan berharap konsep itu diterima Golkar sebagai partai yang visioner.
Menurutnya, Indonesia punya tiga persoalan mendasar yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Yakni kemiskinan, pengangguran dan stabilitas harga dan inflasi.
Untuk masalah pengangguran, Arjo menyebut saat ini sudah menembus 9,7 persen. Kata dia, jumlahnya sudah mencapai 7 juta orang.
“Kita butuh skenario untuk keluar dari masalah itu,”jelasnya.
Atjo dalam program yang dia ajukan ke Golkar mendorong upaya peningkatan investasi. Baik dari dalam maupun luar negeri. Karena sejauh ini rapor investasi di Indonesia masih rendah bila dibandingkan sejumlah negara di Asean.
“Indonesia tidak dilirik sebagai tujuan investasi. Ini penyebab nilai rasio dan nilai tambah kita lemah,”
Gagasan kemudian yang akan ia dorong adalah bagaimana pemerintah khususnya pemerintah menarik dan menggairahkan investasi pada semua sektor. Dengan mempermudah proses perizinan.
“Gagasan seorang gubernur bagaimana tarik investasi,” ujarnya.
Usai menyerahkan berkas pendaftaran, Atjo kembali mengungkapkan alasannya sehingga ia bertekad maju di Pilkada Sulteng 2020.
Menurutnya, saat ini pendapatan perkapita masyarakat Indonesia baru sekitar Rp 57 Juta per tahun dan Sulteng sekitar Rp 35 Juta.
Di tahun 2045 katanya, ditargetkan pendapatan akan mencapai Rp 285 Juta per kapita per tahun. “Tentunya kita semua berharap masyarakat Sulteng juga berada pada nilai seputaran itu,” ujarnya.
Saat ini tambahnya, Kepala Daerah hanya memiliki program kerja untuk 5 tahunan yang mengacu kepada visi panjang dan visi 5 tahunan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dalam hal ini pengembangan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi serta transformasi ekonomi.
Upaya meningkatkan pendapatan masyarakat sesuai harapan sangat ditentukan oleh figur kepala daerah yang terpilih.
Kriteria kepala daerah itu menurut Atjo, harus adaptif, inovatif dan update dengan tuntutan perubahan era industri 4.0 dan society 5.0.
Pilkada di tahun 2020 termasuk di Sulawesi Tengah merupakan kereta terakhir untuk menghasilkan figur yang adaptif, inovatif dan update sesuai harapan. Kekeliruan dalam menentukan figur akan berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan tinggi itu.
‘Dan kesempatan itu tidak datang dua kali. Pemilik hak suara, partai pengusung dan lembaga penyelenggara menjadi pilar yang menentukan.
“Saatnya jatuhkan pilihan kepada yang ada konteks dan kontent. Dan, bacalah artikel yang ada jjudul dan isi agar bisa selaras dengan pemmerrintah pusat,” kata Atjo.
(mdi/fit/palu ekspres)
