PALU EKSPRES, PARIGI– Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong, Sukirman Tahir mengatakan, terkait pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) di Kabupaten Parigi Moutong, pihaknya diberikan bahan untuk membuat peraturan daerah (Perda) oleh Kementerian Sosial saat berkunjung ke Parigi Moutong membahas tentang konsultasi desa adat beberapa waktu lalu.
“Jadi ada bahan yang dikasih ke kita jika DPRD konsern pada KAT, mereka meminta untuk dibuatkan Perda terkait kesejahteraan sosial, jadi itu yang mereka anjurkan pada kami,” kata Sukirman kepada wartawan di Parigi, Selasa 4 Februari 2020.
Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah mempelajari soal peraturan-peraturan Kementerian Sosial yang berkaitan dengan komunitas adat terpencil.
“Jadi di sana memang banyak hal yang diberdayakan apakah itu pendidikan, permukiman dan sumberdaya manusianya,” kata Sukirman.
Sehingga, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan komunikasi langsung dengan Dinas Sosial Parigi Moutong untuk menindaklanjuti hal tersebut.
“Jadi, kami nanti akan berkomunikasi langsung dengan Dinas Sosial yang ada di sini dan apa nantinya yang kita tindaklanjuti dalam hal ini,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Sukirman ada beberapa faktor yang membuat pihaknya tertarik dengan konsultasi Kementerian Sosial terkait desa adat di Parimo.
“Karena saat ini, masih motorium soal pemekaran desa sehingga, kami dari komisi I berfikir bahwa dengan adanya status desa adat mungkin itu menjadi salah satu pintu masuk dan memudahkan proses pemekaran desa.”jelasnya.
Tetapi, dari Kementerian Sosial tidak konsern ke desanya melainkan di komunitas adat terpencil. “Sehingga, komisi I kemarin sangat konsern karena saat ini banyak desa-desa yang sudah layak untuk dimekarkan tetapi belum memungkinkan karena adanya moratorium ini,” ungkapnya.
Dengan demikian, untuk menindaklanjuti itu pihaknya kata dia perlu mendalami lebih jauh lagi. Apabila perlu akan diusulkan untuk menjadi Perda. (asw/palu ekspres)
