JAKARTA. PE – Keberhasilan Ahok-Djarot lolos ke putaran kedua Pilgub DKI Jakarta sangat mengejutkan, pasalnya pasangan yang diusung oleh partai penguasa ini kini menjadi terdakwa dalam kasus penistaan agama.
Kordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak) Lieus Sungkharisma juga ikut kaget dalam hasil tersebut. “Saya tak tahu kenapa. Tapi pasti ada yang salah. Masak sih status Ahok yang terdakwa penistaan agama dan berbagai kasus dugaan korupsi yang menimpanya, tak mempengaruhi pilihan warga Jakarta?” tanya Lieus dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi RMOL, Jawa Pos Grup Rabu (15/2/).
Menurut Lieus, kasus-kasus yang menimpa Ahok sudah cukup untuk menjadi pertimbangan warga Jakarta dalam menentukan pilihan mereka untuk sosok gubernur lima tahun ke depan. “Tapi faktanya kasus-kasus itu seakan tidak berdampak apapun bagi elektabilitas Ahok. Dia tetap bisa mengungguli Agus (AHY). Pasti ada sesuatu yang mis di sini,” katanya lagi.
Atas fakta yang terjadi di putaran pertama itu, Lieus berharap untuk putaran kedua yang akan berlangsung April mendatang, pasangan Agus-Sylvi bersedia mengalihkan suara para pendukungnya kepada pasangan Anies-Sandi.
“Ini penting. Sebab Pilkada DKI ini bukan lagi pertarungan Ahok-Djarot melawan Anies-Sandi sekadar untuk memperebutkan kursi gubernur Jakarta, tapi jauh lebih besar dari itu. Ini menyangkut masa depan bangsa dan negara,” kata Lieus.
Lieus menambahkan, memang dari hasil hitung cepat putaran pertama sudah bisa dilihat potensi suara yang diperoleh masing-masing calon.
“Dan pasangan Agus-Sylvi, meski berada di urutan terakhir, namun potensi suara yang dimilikinya cukup signifikan. Nah, potensi suara itu jangan sampai disia-siakan. Di putaran kedua, suara pendukung Agus-Sylvi itu harus bisa menambah suara pasangan Anies-Sandi jika kita menginginkan Jakarta sebagai ibukota negara berubah menjadi lebih baik,” tutur Lieus.
Sebab, kata Lieus lagi, apapun ceritanya Jakarta tidak bisa terus menerus dipimpin oleh gubernur yang arogan, mau menang sendiri, tukang gusur dan bermulut kotor. “Jakarta tidak boleh lagi dipimpin oleh gubernur yang suka mendzalimi rakyat kecil,” tegasnya.
(Fajar/rmol)
