PALU EKSPRES, PALU– Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) mendapat dukungan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Palu Sulawesi Tengah (Sulteng).
Lima alasan yang mendasari dukungan ini diutarakan Nining, dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) Sulteng.
Pertama kata dia karena angka kekerasan seksual di Indonesia terbilang masih cukup tinggi. Berdasar laporan yang ada, dalam setiap 2 jam ada 3 perempuan yang mengalami kekerasan.
“Baik terjadi di ruang domestik maupun ruang publik,” kata Nining, dalam media gathering dan diskusi publik dengan tema membangun komitmen jurnalis untuk terlibat dalam gerakan bersama mendukung pengesahan RUU PKS, Rabu 2 Desember 2020 di Hotel Best Western Palu.
Kedua karena penyelesaian dengan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan di Indonesia dinilai tidak memberi efek jerah bagi pelaku. Malahan dinilai justru merugikan perempuan.
Ketiga, belum adanya sistem pemidanaan terhadap jenis-jenis kekerasan seksual di Indonesia. Semisal dalam kasus pemerkosaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku pemerkosa belum dapat dipidana ketika tidak ada penetrasi yang terjadi.
“Dalam kasus pemerkosaan yang diatur KUHP, jika tidak terjadi penetrasi, maka pelaku hanya masuk perbuatan pencabulan,”jelasnya
Selanjutnya terhadap korban kekerasan dan keluarganya dianggap belum mendapat dukungan dari negara. Ini terkait denda dalam sebuah perkara yang harus dimasukkan ke kas negara.
Berikutnya ujar Nining, karena pelaku kekerasan seksual masih mendapat akses untuk menjalani rehabilitasi.
Media gathering ini diselenggarakan Jejaring Mitra kemanusiaan (JMK) Oxfam, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Narasumbernya Ketua SKP HAM Sulteng, Nurlela Lamadsituju, Ketua PKBI, Yospina.
Sejumlah jurnalis dari media cetak dan online ikut dalam kegiatan ini.
Yospina dari PKBI Sulteng menilai, RUU PKS ini memang masih perlu pembobotan. Terlebih saat ini banyak organisasi masyarakat yang menyatakan menolak draf RUU.
“Kedepan diskusi ini perlu melibatkan tokoh agama dan tokoh adat untuk menyamakan persepsi,”jelasnya.
Sementara Ketua SKP HAM Sulteng, Nurlela Lamasitu mengaku, bahwa RUU ini telah digagas oleh organisasi yang konsentrasi pada advokasi kekerasan perempuan sejak tahun 2014.
Dukungan terhadap RUU ini menurutnya perlu digaungkan dari wilayah Sulteng. Karena kasus kekerasan dan pelecehan seksual di daerah ini juga masih terbilang cukup tinggi.
“Apalagi kita di Sulteng habis tertimpa bencana. Masih banyak penyintas tinggal di Huntara dengan ancaman sewaktu-waktu bisa terjadi pelecehan,”demikian Nurlela. (mdi/palu ekspres)
Lima Alasan LBH APIK Sulteng Mendukung RUU-PKS
