PALU, PE – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) masih akan memfokuskan pengawasannya pada keterlibatan birokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini. Ketua Bawaslu RI Prof Dr Muhammad menekankan pengawasan itu pada seluruh jajarannya di tingkat daerah.
“Pelibatan birokrasi dan PNS ini memang tetap menjadi kekawatarian kami,”kata Muhammad kepada Palu Ekspres, disela-sela kunjungannya di Kantor KPU Kota Palu, Selasa 28 Juli 2015 di Kantor KPU Palu.
Menurutnya, Mahkamah Konstitusi(MK) baru saja menganulir aturan terkait calon petahana. Hal itu menurutnya memeberikan kelonggaran bagi calon petahana untuk melibatkan birokrasi dan PNS.
“Dalam sebuah Pilkada potensi pelibatan birokarasi dan PNS itu sangat besar, apalagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang melonggarkan kemungkinan itu,”sebut Muhammad.
Namun begitu pihak Bawaslu RI menurutnya telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Salahsatunya membawa potensi pelanggaran itu ke dalam rapat terbatas bersama Presiden RI beberapa waktu lalu.
Selain itu, pihaknya juga telah membangun kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan upaya bersama mengantisipasi potensi kecurangan pelibatan birokrasi dan PNS tersebut.
“Ini memang jadi tantangan bagi kami, namun keami berharap kekawatiran ini tidak terjadi setelah kami berkoordinasi dengan pemerintah,”jelasnya.
Dalam kesempatan itu dia juga berharap pada jajarannya untuk senantiasa melakukan identifikasi permasalahan yang kemungkinan muncul dalam Pilkada serentak sesuai dengan kondisi lokal masing-masing daerah.
“Meskipun jajaran Bawaslu sudah dibekali dengan bimbingan teknis (bimtek) pengawasan, tapi tidak menutup kemungkinan ada potensi-potensi dan masalah yang timbul berdasarkan kondisi masing-masing daerah yang perlu diantisipasi,”ujarnya.
Ia pun meminta jajarannya untuk fokus dan senantiasa saling berkoordinasi antar tingkat pengawas kabupaten/kota dan provinsi untuk menyelesaikan permasalahan terkait Pilkada serentak ini.
“Mudah-mudahan dengan begitu apa yang menjadi kekawatiran bersama bisa sama-sama kita eliminir. Ini yang kami harapkan,”pungkasnya.
Parpol dan KPU Harus Bangun Komunikasi
KETUA Bawaslu RI, Prof Dr Muhamad menekankan pentingnya komunikasi antara KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu dan parpol sebagai peserta pemilu.
Ini penting kata dia untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan selama proses pilkada dihelat. Penekanan ini menyusul insiden bersitegang antara salah satu pasangan calon gubernur Sulteng, Rusdy-Ihwan versus KPU Sulteng saat pendaftaran di hari kedua, Selasa 27 Juli 2015.
Muhamad yang turun langsung ke KPU Kota meninjau pelaksanaan pendaftaran balon walikota, Selasa 28 Juli 2015 mengaku telah mendengar insiden tersebut. Dia secara pribadi menyatakan sangat menyayangkan kejadian tersebut.
“Harusnya ini tidak terjadi. Kami sudah dengar ini. Menurut saya ini karena tidak ada komunikasi yang baik antara KPU dan parpol,“ ujarnya.
Menurutnya secara langsung dia sudah mengimbau baik kepada KPU maupun parpol agar bersama-sama mengedepankan komunikasi antara dua belah pihak. Ini agar tidak mengganggu seluruh proses pilkada yang sedang berlangsung saat ini.
‘‘Kami yakin apa yang dilakukan teman-teman KPU Sulteng itu karena alasan tugas dan aturan semata. Hanya sayang, cara mengkomunikasikannya yang kurang tepat,“ ujarnya.
Selain menekankan pentingnya membangun komunikasi antara penyelenggara dan peserta, dia juga berharap baik KPU maupun parpol dan pasangan calon saling mendukung dalam seluruh proses yang tengah berlangsung.
“Artinya, sekalipun tugas KPU memverifikasi data dan dokumen, namun kami harapkan, Parpol juga bisa mendukung tugas-tugas KPU dengan memberikan data yang cukup dan lengkap selama proses berlangsung,“ ujarnya.
Seperti diketahui, Cudy berang. Karena KPU menolak berkas pendaftarannya yang dianggap belum memenuhi syarat kelengkapan pencalonan. Yakni terkait syarat dukungan dari dua kubu pimpinan Golkar. KPU tak mau hanya menerima dukungan dari salah satu pimpinan kubu, harusnya sesuai PKPU dukungan dari partai yang bersengketa datang dari dua kubu. Cudy hanya menyerahkan dukungan dari ARB, namun belum dari AL. (mdi/mrs)
