PALUEKSPRES, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk meniadakan lagi BBM jenis Premium dan Pertalite mendapat tanggapan DPR RI. Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto menegaskan baiknya Pertamina tidak ikut-ikutan atau latah mengikuti standar dunia dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan RON tinggi.
Hasilnya bahan bakar berjenis Premium dan Pertalite bakal dihapuskan. Menurutnya, Pertamina seharusnya mempertimbangkan upaya domestik untuk kesejahteraan rakyat.
“Jangan latah dengan standar orang lain. Pertimbangkan upaya domestik untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Mulyanto seperti dikutip dari Fajarcoid, Minggu (26/12/2021).
Dia menyayangkan pemerintah yang seharusnya mempertimbangkan kondisi masyarakat yang kesusahan ekonominya akibat pandemi Covid-19. Maka itu menurutnya, rencana penghapusan Premium dan Pertalite harus dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan ekonomi rakyat. “Apakah sudah tepat waktunya menghapus Premium tersebut?,” tanya Mulyanto.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eddy Soeparno meminta pemerintah jika wacana penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite jadi dilaksanakan, prosesnya harus dilakukan secara progresif dan tidak terburu-buru. Hal itu supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Premium dan pertalite itu khususnya premium itu perlu dilakukan penghapusan secara progresif. Jadi bertahap tidak sekaligus supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” kata Eddy dikutip Minggu (26/12/2021).
Politikus PAN ini mengatakan, sejumlah wilayah yang secara bertahap sudah lebih dulu menghilangkan Premium. Melihat dari daerah-daerah tersebut menurut dia tidak gejolak penghilangan BBM Premium tersebut.
“Kita sudah melihat di beberapa tempat baik itu di Jawa maupun Sumatera, kota-kota dan kabupaten tertentu tidak memiliki premium lagi dan ternyata tidak ada gejolak,” ujar Eddy.(fin/fajar)
