Parigi Moutong, PaluEkspres.com – DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah meminta kepada Bupati agar mengganti Kepala Dinas Kesehatan setempat. Pasalnya, Kepala Dinas Kesehatan tersebut, sudah sering kali tidak menghadiri undangan rapat di DPRD Parimo.
“Jadi saya lihat, selama tiga kali kita undang di badan anggaran terkait dengan pembahsan LPJ realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, kan banyak hal yang boleh kita evaluasi di dalamnya,” kata Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto di Parigi, Rabu, 29 Juni 2022.
Kata Sayutin, pihaknya hanya mengklarifikasi soal gaji bidan PTT, dan dokter PTT yang belum terbayarkan. Sementara, tahun lalu masih ada hutang yang harus dibayarkan.” Anggaranya pun sudah ada di Pemerintah daerah, dan sudah disahkan oleh DPRD, ungkapnya.
Menurutnya, kepala dinas kesehatan dinilai tidak koperatif ketika diundang oleh pihaknya pada kegiatan rapat. Bahkan, seolah-seolah yang bersangkutan tidak mengindahkan undangan DPRD setempat.
“Saya anggap ini pembelajaran pertama pada saat ada masalah sebelumnya tentang pungutan uang untuk bayar Rapid test pada peserta ujian CPNS kala itu. Pada saat itu kan sudah ada rekomendasi dari komisi IV untuk Pemda guna melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala OPD yang dimaksud,” ujarnya.
Sehingga, dengan kejadian ini, sejumlah fraksi meminta untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala dinas kesehatan tersebut. Bahkan, meminta kepada Bupati untuk mengganti kepala dinas kesehatan.
“Saya pikir itu hak politik fraksi. Dan secara kelembagaan sudah menyampaikan demikian, itu menjadi hak politik. Kemudian, ini jangan dikaitkan dengan suka atau tidak suka, tetapi ini menyangkut kinerja untuk peningkatan pelayanan kesehatan di daerah ini,” kata dia.
Lanjut dia mengatakan, jika kepala dinas kesehatan terus seperti ini, Parigi Moutong tidak bisa melakukan terobosan kesehatan.” Kami DPR ini mengundang kepala OPD bukan untuk mencari cari kesalahan. Namun, kita mencarikan solusi atas kinerja dinas kesehatan untuk kedepan,” kata Sayutin.
Dia juga menginginkan, ada sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Parigi Moutong.” Kalau memang tidak mampu memimpin OPD lebih mundur.” tegasnya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati sesuai masukan dari sejumlah fraksi untuk melakukan pergantian kepala dinas kesehatan, perlu perhatian serius.” Dan ini menjadi tugas kepala daerah untuk mempertimbangkan penempatan kembali kepala dinas kesehatan, itu yang penting,” ujarnya. (asw)
