JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis hasil pemetaan daerah-daerah yang rawan terjadinya praktik politik uang. Dua daerah paling berpotensi adalah Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Tengah.“Praktik politik uang bisa dikemas dengan beragam modus. Berdasarkan hasil temuan, Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Tengah rawan politik uang,” kata Komisioner Bawaslu Daniel Zuhron, dalam acara peluncuran dan diskusi Indeks Kerawanan Pemilu di Jakarta, Selasa 1 September 2015).
Daniel mengatakan, kedekatan figur calon kepala daerah yang berdekatan dengan pemilih juga membuat kemungkinan politik uang kian masif, termasuk pula faktor banyaknya jumlah penduduk miskin pada suatu daerah. Bawaslu menyatakan Data Indeks Kerawanan Pemilu 2015 diperoleh melalui hasil pengawasan yang selama ini dilakukan, serta dari data Badan Pusat Statistik, data Potensi Desa (Podes), data KPU dan data Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam hal ini Bawaslu mengklasifikasi Indek Kerawanan Pemilu dalam beberapa poin antara lain 0-1 (sangat aman) 1-2 (aman) 2,1-3 (cukup rawan) 3,1-4 (rawan) 4,1-5 (sangat rawan). Dalam hal praktik politik uang, Provinsi Sulawesi Tengah dan Jawa Barat masing-masing memperoleh poin 3,5 dan 3,3 atau masuk katagori rawan.
Sementara Provinsi Banten, Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Barat ketiganya memiliki poin 3,0 atau masuk kategori cukup rawan terjadinya politik uang.Adapun provinsi yang aman dari politik uang antara lain Bali (1,6 poin), Kalimantan Selatan (1,9), Kalimantan Timur (1,7), Kepulauan Bangka Belitung (1,4), Lampung (1,6), Maluku Utara (1,7), Papua Barat (1,7), dan Riau (1,9).
Di Lapangan Vatulemo simulasi pengamanan Pilkada berlangsung lancar. Disimulasikans atu anggota Satlantas Polda Sulteng terkapar di jalan saat mengawal kotak suara hasil pemilihan kepala daerah menuju Kantor KPU. Polisi itu tertembak sekelompok orang dari dalam mobil yang mencegat rombongan di tengah jalan. Asusmisnya, sekelompok orang itu adalah massa pendukung salahsatu pasangan calon yang tidak puas dengan hasil pemilihan.
Tak berhenti di situ, ratusan massa yang tidak puas dengan hasil pemilihan kemudian berunjuk rasa di depan gedung DPRD. Polisi mengerahkan dua lapis pasukan pengendali massa serta satu unit water conon berikut anjing pelacak untuk mengantisipasi tindakan anarkis.
Meski telah mendapat pengamanan ketat, unjuk rasa itupun berakhir ricuh. Massa yang beringas membabi buta melakukan perlawanan untuk menembus barisan pengamanan. Polisi pun akhirnya menembakkan gas air mata serta water canon untuk membubarkan massa. Satu orang diduga provokator tertangkap. Sementara satu lainnya terkena peluru karet petugas dan langsung dievakuasi tim mendis selanjutnya diamankan untuk kepentingan penyelidikan.
Aksi ratusan anggota polisi itu merupakan simulasi pengamanan pemilihan umum kepala daerah yang digelar jajaran Polda Sulteng yang digelar di lapangan vatulemo Palu. Langkah antisipasi dalam simulasi ini diperagakan dalam sejumlah tahapan pemilihan. Mulai dari masa kampanye, minggu tenang hingga pada proses pemungutan suara.
Dua kandidat Calon Gubernur Sulteng, yaitu H Longki Djanggola dan H Rusdy Mastura hadir langsung menyaksikan simulasi yang dimulai sekitar pukul 07.30 hingga 11.30 siang tersebut.
Simulasi yang melibatkan pemadam kebakaran ini menjadi tontonan menarik warga sekitar termasuk warga yang kebetulan melintas. Terlebih, Polda menurunkan satu unit drone yang dilengkapi kamera untuk memantau jalannya kegiatan dari atas udara.
Kapolda Sulteng BrigjenPol Idham Aziz mengatakanuntuk mengamankan jalannya pemilihan, pihaknya akan menurunkan sedikitnya 2/3 pasukan jajaran lingkup Polda Sulteng. Tigadaerah yang menjadi prioritas pengamanan katanya adalah Kabupaten Tolitoli, Poso dan Banggai.
“Pada dasarnya kita perlu mengantisipasi konflik sejak dini. Makanya simulasi menggambarkan langkah antisipasi polisi pada semua tahapan,”ujarnya.
Kapolda mengatakan, pada dasarnya pula, pihaknya siap mengamankan jalannya Pilkada serentak di Sulteng. Simulasi itu katanya menggambarkan langkah-langkah antisipasi polisi jika terjadi kericuhan dalam proses pemilihan nanti.
“Tapi yang terpenting perlu diketahui bahwa tugas untuk mengamankan jalannya pemilihan itu bukan hanya tugas polisi semata. Butuh dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat,”demikian Kapolda menjawab pertanyaan wartawan.(ril/mdi)
