Kendala penanganan stunting di daerah. Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G. (K) menyampaikan laporan kepada Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin terkait progres percepatan penurunan stunting nasional pada Forum Nasional Stunting (FNS) tahun 2022, di Jakarta, Selasa (06/12/2022).
Baca juga: bkkbn-siap-laksanakan-arahan-jokowi-soal-stunting-di-indonesia-ini-targetnya
Hasto melaporkan empat hal, seperti dalam keterangan mendia center BKKBN, yaitu ;
- Penyediaan data keluarga berisiko Stunting, pendampingan keluarga berisiko Stunting, pendampingan semua calon pengantin atau calon Pasangan Usia Subur (PUS), surveilans keluarga berisiko Stunting dan audit kasus Stunting.
- Pemetaan peran Kementerian dan Lembaga dalam percepatan penurunan stunting. Sinergitas antar Kementerian Lembaga sudah sangat kuat, saling mengisi dan mengingatkan.
- BKKBN telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Serta Tim Pendamping Keluarga (TPK).
TPPS provinsi dan Kab/kota telah terbentuk 100%. Sedangkan kecamatan dan desa/kelurahan mencapai 99%.
Untuk TPK, BKKBN telah merekrut 200 ribu tim di seluruh provinsi dan menjalankan orientasi bagi TPK untuk meningkatkan capacity building yang berkelanjutan.
Baca juga : /hanya-2-sasaran-strategis-bkkbn-yang-penuhi-target
Selain itu telah dilaksanakan orientasi dan penguatan peran TPPS. Telah direkrut sebanyak 587 Satuan Tugas (Satgas) stunting di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Koordinasi dan penguatan peran mitra dalam percepatan penurunan stunting.
Salah satu wujud pendekatan pentahelix adalah dengan melibatkan mitra di luar pemerintahan. Program matching fund yang merupakan salah satu upaya mendorong kemitraan melalui platform KEDAIREKA.
Intervensi gizi melalui Dapur Sehat Atasi Stunting. Lalu kerjasama dengan Tanoto Foundation, dalam pengembangan modul Bina Keluarga Balita (BKB) Emas dan BKB Holistik Integratif Unggulan. Juga Kerjasama dengan 1000 Days Fund, dalam bentuk training tentang Poster Penting bagi 3.000 bidan yang menjadi TPK dan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting.
Baca juga : Wawali Ingatkan Komitmen Hadapi Stunting
Hanya saja kata Hasto, pada poin ke dua yaitu pemetaan peran, ini belum sepenuhnya dapat terimplementasi atau mendapat pengawalan sampai ke tingkat daerah. Ini menjadi kendala penanganan stunting di daerah.
“Isu sumber data, ketersediaan data, serta anggaran menjadi sangat krusial di daerah dan desa/kelurahan,” ungkap Hasto.
Untuk itu, di sisa waktu yang hanya dua tahun ini, Hasto meminta untuk memanfaatkan seluruh komponen pentahelix secara masif. Dengan skema konvergensi dan fokus pada intervensi di lapangan hingga ke sasaran keluarga berisiko stunting dan balita stunting. Dibarengi dengan ketersediaan layanan intervensi spesifik dan sensitif.
Baca juga : beredar-kabar-ketua-tim-pemeriksa-firli-ditarik-ke-kejagung
Hasto menambahkan, perhatian pemerintah terhadap 12 provinsi prioritas perlu pantauan dan pengawalan dengan baik dan sistematis.
Namun kata dia, pemerintah juga tidak boleh lengah dengan 22 provinsi lainnya. “Yang kemungkinan secara random akan ada kabupaten/kota yang justru meningkat angka stuntingnya,”tandasnya.
Menurutnya, ada beberapa agenda strategis yang dapat dimanfaatkan bersama di tingkat pusat, yaitu Rakor TPPS Semester II yang rencananya berlangsung pada 13 Desember 2022.
“Semoga hasil FNS hari ini dapat menjadi masukan dalam momen tersebut,” ungkapnya.
Baca juga : bertemu-dengan-tgb-deputi-penindakan-kpk-berpotensi-melanggar-aturan
Hadir Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono. Juga Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto. Serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai.
Hadir juga Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P. Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas Dr.Ir.Subandi.,MSc, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional DR. Nyoto Suwignyo, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dr. Maria Endang Sumiwi, M.P.H, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi.(aaa/PaluEkspres)
