Politik identitas akan terus hadir dalam narasi politik Indonesia setiap akan dilaksanakan pesta demokrasi, termasuk saat ini ketika bangsa Indonesia dalam tahapan menuju Pemilu 2024.
Politik identitas ini akan menggiring kepada keterbelahan bangsa sebab ada kelompok yang menegasikan kelompok lainnya.
“Menegasi (meniadakan) keberagaman menjadi keseragaman itulah politik identitas dan bisa menimbulkan kehancuran bagi bangsa ini,” kata Guru Besar UIN Datokarama Palu Prof Dr Lukman S. Thahir saat memaparkan materinya pada Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmen Tokoh Agama dengan tema Sikap dan Respon Tokoh Agama terhadap Polarisasi Politik Identitas, Rabu (7/12/2022) di Sriti Convention Hall Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.
Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulteng itu menghadirkan dua pemateri lainnya, yaitu Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin dan Komisioner KPU Provinsi Sulteng Dr Sahran Raden, S.Ag, SH, MH, Prof Lukman Thahir kembali menjelaskan, yang jadi permasalahan ketika isu agama dimodifikasi untuk jualan politik. Ayat-ayat dan hadist digunakan untuk menggiring opini lantas menghembuskan black campaign atau kampanye hitam yang dibungkus argumentasi agama.
Baca juga : KPU Sulteng Imbau Bakal Calon Anggota DPD Persiapkan Berkas Dukungan Sejak Awal
“Jadi agama menjadi komoditas untuk kepentingan politik. Saya menyebutnya ini sebagai pesulap agama,” kata mantan rektor Universitas Alkhairaat Palu ini.
Contoh konkret isu agama dimodifikasi untuk jualan politik kata ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah itu, mengiming – iming surga dan mengancam neraka untuk menggiring pilihan politik seseorang.
“Misalnya, kalau kau tidak pilih (dia) kau bisa masuk neraka. Nah, ini yang berbahaya,” kata guru besar Filsafat dan Pemikiran Islam UIN Datokarama Palu ini.
Di indonesia kata Lukman, menjadi bermasalah karena negara kita tidak bisa lepas dari keragaman budaya, etnis, keragaman agama yang memang sudah sejak lahir kita itu sudah beragama. Kemudian muncul politik identitas yang mencoba menegasi dengan kata- kata surga, menegasi agama, menegasi kelas sosial.
Artinya, hanya orang islam saja yang boleh memimpin di negara ini. Atau secara kontes kepemimpinan lokal, hanya etnis Kaili saja yang memimpin di Kota Palu dengan menegasikan etnis yang lain, ini kemudian yang membahayakan.
Jadi siapapun yang melakukan gerakan politik yang mencoba ingin memaksakan politik identitas dengan menegasi atau meniadakan perbedaan dengan yang lain, ini bertentangan azas Bhineka Tunggal Ika.
Padahal Islam datang ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga, bila ada yang mencedarai bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, itulah politik identitas sebenarnya. Jadi agama Islam sebenarnya menolak politik identitas. Allah SWT pun menghargai keberagaman.
“Jadi siapapun yang mencoba menegasi keberagaman menjadi keseragaman, itulah politik identitas dan bisa menimbulkan kehancuran bagi bangsa ini,” ujarnya.
Sebelum mengakhiri paparan materinya, Prof Lukman Thahir menegaskan, dalam istilah agama, ikhtilafi (perbedaan) adalah rahmat. Dan, ini yang harus ditanamkan pada diri masing-masing, terutama pada setiap individu yang hadir pada kegiatan hari ini.
“Kita lah yang bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi, bukan hanya tanggung jawab KPU karena ini adalah jati diri bangsa. Karena kalau tidak dilakukan akan membahayakan bagi keberlanjutan kehidupan bangsa ini,” imbuhnya menutup paparan materinya. (bid/paluekspres)
