Bawaslu Sulteng melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pemilu serentak tahun 2024, Senin (13/2/2023), di Best Western Plus Coco.
Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang mengangkat tema koordinasi lintas stakeholder tersebut dilaksanakan khusus membahas terhadap pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada tapal batas di wilayah perbatasan.
“Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang kami kemas dalam bentuk kegiatan pengawasan partisipatif,” kata Anggota Bawaslu Sulteng Nasrun saat membawakan sambutannya.
Baca juga : Gubernur Rusdy Mastura Komitmen Akomodir Tiga Permohonan Bawaslu Sulteng
“Pengawasan partisipatif ini adalah pengawasan yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dalam rangka menyukseskan penyelenggaran Pemilu 2024,” tambahnya.
Nasrun mengajak kepada seluruh peserta yang hadir untuk duduk bersama guna membahas terkait potensi kerawanan data pemilih.
“Inilah maksud dan tujuan kami mengundang bapak/ibu yaitu untuk kita duduk bersama dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024, sebab kami yakin bapak/ibu punya potensi untuk meminimalisir kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu kedepan, khususnya terkait dengan daftar pemilih tetap yang berada di wilayah perbatasan,” ujar Nasrun.
Baca juga : Bawaslu Sulteng Identifikasi 264 Wilayah Potensi Lokasi Khusus, KPU Diminta Cermati
Lebih lanjut Nasrun menjelaskan, polemik wilayah perbatasan khususnya antara wilayah Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Salah satunya ada di wilayah Poso dan Sigi, khususnya di Lore Utara dan Palolo. Belum lagi antara Sigi dan Palu.
“Apalagi ditambah dengan daerah pasca bencana 2018 silam, tentu ada pergerakan orang masuk dan keluar atau ada orang yang beraktivitas di Palu tapi tinggal bermukim di Sigi,” ujar Nasrun.
Kegiatan pengawasan Pemilu partisipatif tersebut harapannya dapat menguraikan persoalan-persoalan untuk mendapatkan kesepahaman serta solusi bersama antara penyelenggara Pemilu dan pemerintah daerah terkait data pemilih yang ada di daerah tapal batas wilayah perbatasan. Khususnya antara wilayah Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso, serta wilayah perbatasan Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
Diantara poin-poin dari kesepakatan bersama yang dirangkum dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL) antara penyelenggara Pemilu dan pemerintah daerah yaitu;
1. Pemerintah kabupaten Sigi, Poso, Kota Palu , saling berkoordinasi berkaitan penyelesaian kependudukan di wilayah perbatasan ;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, Sigi dan Kota Palu saling bekerjasama dalam pendataan kependudukan di wilayah perbatasan ;
3. Pemerintah daerah melaksanakan operasi yustisi di wilayah perbatasan bersama dengan TNI dan POLRI setempat, dengan mengikutsertakan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan Jemput Bola (Bunga Desa) bersama Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) bersama Pemerintah Daerah pada tanggal 24 hingga 25 Februari 2023, untuk lokasi Dongi-dongi, Kecamatan Lore Utara ;
5. Bawaslu provinsi/kabupaten/kota dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui kecamatan, desa, RT/RW setempat di wilayah perbatasan agar dapat menyampaikan informasi/data kependudukan yang dibutuhkan untuk pemutakhiran data pemilih kepada jajaran penyelenggara Pemilu;
Kegiatan tersebut menghadirkan peserta dari berbagai stakeholder di antaranya pemerintah daerah Kabupaten Sigi, Poso, Kota Palu, Satpol PP, TNI, POLRI, dan dari KPU Kabupaten Poso, KPU Kabupaten Sigi, dan KPU Kota Palu, juga mengundang Bawaslu Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Poso. (bid/paluekspres)
