Palu, PaluEkspres.com – Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Sekdaprov Novalina Wiswadewa kembali menghadiri rapat paripurna DPRD Sulteng masa persidangan ke-III tahun keempat yang dipimpin Ketua DPRD Sulawesi Tengah Dr. Hj. Nilam Sari Lawira SP, MP bertempat di ruang sidang utama Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa 5 September 2023.
Rapat paripurna kali ini berkaitan penjelasan Gubernur terhadap pandangan umum delapan fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atas pidato pengantar nota keuangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.
Berikut penjelasan Gubernur;
- Pandangan Umum Partai Nasdem ;
Silpa telah dialokasikan Rp.689.318.497.218 sebagian besar untuk gaji PPPK sebanyak 5.897 orang.
Siklus penyusunan anggaran dimulai dari penyusunan RKPD perubahan yang merupakan buah pikiran seluruh perangkat daerah.
Rancangan perubahan APBD 2023 Rp.47.102.164.893. - Pandangan Umum Partai Golkar
Kenaikan belanja operasi hampir di semua perangkat daerah untuk mendanai kebutuhan operasional dengan pelayanan kepada masyarakat.
Progres pembangunan Masjid Raya Fastabiqul khairat masih dalam proses lelang. - Pandangan Umum Partai Gerindra.
Kebijakan penganggaran penanggulangan kemiskinan berfokus pada percepatan industrialisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan perikanan
Formasi PPPK belum terealisasi sehingga berdampak tidak tersalurkannya anggaran PPPK dari pusat Rp229 miliar - Pandangan Umum Partai PDIP
Kendaraan bermotor luar daerah yang digunakan lebih dari 3 bulan berturut-turut di Sulteng wajib didaftarkan menjadi objek pajak melalui proses mutasi kendaraan bermotor
Pemprov Sulteng berkomitmen menambah alokasi anggaran bantuan hukum
Persiapan penyusunan naskah akademik patung megalit - Pandangan Umum Partai Demokrat
Perda tentang penyertaan modal kepada BUMD tidak berlaku lagi sehingga Pemprov Sulteng tidak dapat memberikan penyertaan modal kepada Perusda - Pandangan Umum Partai PKB
Upaya mengintensifkan PAD terus dilakukan Pemerintah Sulawesi Tengah dan realisasinya cukup signifikan - Pandangan Umum Partai PKS.
Pemprov Sulteng fokus terhadap percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengurangan pengangguran melalui program gercep gaskan berdaya
Dalam rancangan perubahan APBD anggaran 2023, kenaikan belanja modal sebagian besar diprioritaskan untuk belanja modal BLUD RSUD, belanja modal jalan provinsi serta penambahan belanja modal lainnya
Pemprov Sulteng terus berupaya menggali potensi PAD dari sektor pajak Daerah, - Pandangan Umum Fraksi Amanat Rakyat
Rancangan perubahan APBD tahun 2023 telah memperhatikan aspirasi masyarakat dan stakeholder lainnya.
Pemprov Sulteng juga berupaya melaksanakan implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi dengan tujuan mewujudkan tata kelola penerimaan melalui pemanfaatan teknologi.
