Jakarta, PaluEkspres.com – Harga timah dunia melonjak di awal 2026, menembus angka di atas USD 51.000 per ton. Pada 22-23 Februari 2026, harga timah di London Metal Exchange (LME) menyentuh USD 51.325 hingga USD 56.816 per ton.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch, Ferdy Hasiman, mengatakan bahwa lonjakan harga timah salah satunya dipengaruhi oleh langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan pertambangan tanpa izin (PETI) alias tambang ilegal.
Hal itu membuat pasokan timah ke pasar menjadi lebih terkontrol, sebab hanya dikeluarkan lewat jalur resmi.
“Indonesia kan produsen nomor dua terbesar di dunia untuk timah. Nah ketika tambang-tambang ilegal itu ditertibkan, pasokan ke pasar jadi turun, dengan itu juga harga akan naik. Baru sekarang ini ada ketegasan untuk mengaturnya,” kata Ferdy.
Dengan posisi Indonesia sebagai produsen timah nomor 2 terbesar di dunia, menurut Ferdy, seharusnya Indonesia bisa mengatur harga timah dunia. Selama ini penambangan liar membuat produksi tidak terkontrol, akibatnya harga timah di pasar global jadi rendah.
“Sebenarnya Indonesia bisa mempengaruhi pasar. Tapi selama ini banyak orang yang jual timah diam-diam ke pasar. Makanya di pasar terlalu banyak pasokan,” tuturnya.
Karena itu, Ferdy mendukung keberanian pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo dalam memberantas tambang liar. Sebelumnya, penertiban tambang liar hanya sebatas wacana.
Dia pun berharap pemerintah meneruskan langkah tegas ini dan mempidanakan pihak-pihak yang terlibat. Kerugian negara akibat PETI mencapai triliunan rupiah setiap tahun. “Saya harap kebijakan penertiban ini benar-benar jalan,” ujarnya.
Ferdy menambahkan, penertiban PETI juga akan membuat kegiatan operasional PT Timah Tbk (TINS) lebih optimal. Pendapatan negara akan meningkat dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
“Kalau PETI ditertibkan, PT Timah akan untung dan dia akan memberi dividen yang besar untuk negara, penerimaan negara juga tinggi. Dengan ada inklusi-inklusi BUMN di daerah, PT Timah akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, di Bangka Balitung,” tutupnya.
Dalam pidatonya di World Economic Forum (WEF) 2026 pekan lalu, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam memberantas pertambangan liar. Pada masa kepemimpinannya, Prabowo telah menutup setidaknya 1.000 tambang ilegal.
“Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” kata Prabowo.
Pemerintah juga menyita 4 juta hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal. Lalu ada 28 perusahaan yang izinnya dicabut karena melanggar hukum terkait lingkungan. “Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” tegasnya.
