Jakarta, PaluEkspres.com – Di tengah peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang tegas: pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh berhenti di angka pertumbuhan. Ia harus menyentuh keadilan, dan harus dirasakan oleh seluruh rakyat.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6). Bagi Prabowo, Pancasila bukan dokumen sejarah yang dibacakan saat upacara lalu dilupakan. Pancasila adalah kompas.
“Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita,” ujarnya.
Dan kompas itu, menurut Prabowo, selama ini belum sepenuhnya diikuti. Ekonomi Indonesia memang tumbuh dalam beberapa dekade terakhir—tetapi hasilnya tidak merata. Kekayaan ada, tapi banyak yang mengalir ke tempat yang salah.
“Kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” katanya.
Karena itulah, Prabowo menyebut transformasi ekonomi sebagai tugas sejarah pemerintahannya—bukan sekadar agenda kebijakan, melainkan mandat zaman.
“Tugas sejarah saya sebagai Presiden ke-8 RI adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila,” jelasnya.
Ekonomi Pancasila yang ia maksud berdiri di atas empat prinsip: religius, kemanusiaan, persatuan nasional, dan keadilan sosial. Dalam kerangka ini, kekayaan alam bukan komoditas yang bebas diperjualbelikan, melainkan amanah yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk rakyat dan generasi mendatang. Dampaknya harus terasa konkret: gizi anak terpenuhi, petani mendapat pupuk, nelayan punya akses pasar yang adil, dan pekerja terlindungi.
Soal kedaulatan ekonomi, Prabowo berbicara lebih keras. Sudah terlalu lama, katanya, harga komoditas strategis Indonesia ditentukan pihak lain dan sebagian besar keuntungannya mengalir ke luar negeri.
“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” terangnya.
Dari hilirisasi, Prabowo lalu berbicara soal akar rumput. Ia menekankan pentingnya memperkuat koperasi, UMKM, dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Salah satu wujud nyatanya adalah pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dirancang untuk memangkas peran tengkulak dan memajukan ekonomi daerah. Rakyat, tegasnya, harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objeknya.
“Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam, kita membangun ketahanan pangan nasional, kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa, kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas,” imbuhnya.
Prabowo menutup pidatonya dengan satu tekad: menghentikan kebocoran. Sektor pendidikan dan kesehatan akan terus diperkuat, tata kelola ekonomi akan terus diperbaiki, dan kekayaan negara tidak boleh lagi mengalir ke tempat yang bukan haknya.
“Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri,” pungkasnya.
