Pada 1936, sebuah gerakan yang meliputi wilayah Dolago, Parigi Selatan, dan Torue, Sulawesi Tengah, membuat pemerintah Hindia Belanda melakukan penangkapan terhadap puluhan orang. Di tengah perkara itu muncul nama Mahatini, seorang tokoh yang disebut memimpin sebuah perkumpulan lokal, serta Mardjoen Habi yang dikenal sebagai tokoh Sarekat Islam. Arsip kolonial dan pemberitaan sejumlah media kolonial menunjukkan adanya persinggungan antara gerakan lokal, jaringan Sarekat Islam, dan penolakan terhadap kekuasaan kolonial. Bahkan peristiwa ini memantik perhatian tokoh nasional, M.H. Thamrin, anggota Volksraad di Jakarta kala itu.
Pada pengujung September 1936, kawasan Dolago di wilayah Parigi, Sulawesi Tengah, tiba-tiba menjadi perhatian aparat pemerintahan Hindia Belanda. Sejumlah orang ditangkap setelah pemerintah kolonial menduga adanya sebuah perkumpulan yang sedang mempersiapkan perlawanan terhadap kekuasaan yang ada. Di antara nama yang kemudian muncul dalam pemeriksaan adalah Mahatini, tokoh yang disebut sebagai pemimpin perkumpulan tersebut, serta sejumlah orang dari Dolago dan ToroE (Sekarang: Torue) yang mengaku pernah mengikuti perkumpulan itu. Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi apa yang dalam administrasi kolonial disebut sebagai “Parigi-zaak”, atau perkara Parigi, sebuah perkara yang tidak hanya ditangani aparat lokal tetapi juga masuk ke dalam administrasi pemerintahan kolonial di tingkat yang lebih tinggi.
Jejak administratif perkara tersebut masih dapat dilacak dalam inventaris arsip Algemene Secretarie yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Salah satu bundel yang sangat penting tercatat dengan nomor Tzg Ag 1937/32904, berlokasi administratif di Manado, dengan judul “De berechting van de Parigi-zaak”, atau “persidangan perkara Parigi”, untuk periode 1936–1937. Keberadaan bundel ini penting karena menunjukkan bahwa Peristiwa Dolago bukan sekadar konflik kecil yang selesai di tingkat distrik. Pemerintah kolonial menganggapnya cukup serius sehingga perkara tersebut masuk ke dalam korespondensi dan administrasi pemerintahan yang lebih tinggi. Sejumlah koran kolonial seperti de Sumatera Post, De avondpost, De Indische courant, De koerier maupun De locomotief yang terbit pada akhir 1936 di Belanda, Sumatera dan Manila, memuat pemberitaan soal itu.
Salah satu dokumen paling penting untuk memahami perkara tersebut adalah sebuah Relaas pemeriksaan bertanggal 29 Oktober 1936, yang dibuat oleh R.I.F. Wenas, pejabat Gewestelijke Recherche (Departemen Investigasi Kriminal atau Reserse) wilayah Manado. Dokumen itu menggambarkan pemeriksaan terhadap sejumlah orang dari ToroE yang sebelumnya ditahan karena dianggap mengikuti apa yang dalam laporan tersebut disebut sebagai “perkumpulan Mahatini di Dolago”. Dari dokumen inilah kita memperoleh gambaran mengenai Mahatini, orang-orang yang berada di sekitarnya, serta hubungan yang tampaknya menghubungkan perkumpulan lokal itu dengan jaringan Sarekat Islam di Parigi.
Nama Mahatini muncul dari Dolago
Siapakah Mahatini? Sampai saat ini, sumber yang ditemukan belum memberikan biografi lengkap mengenai dirinya. Saya sendiri mendengar kali pertama namanya dari penuturan nenek dan kakek saya, Maani Madarama dan Ismail Saribu pada 1980-an. Keduanya menyebut nama Mahatini, sebagai seorang pejuang yang kebal peluru, dan sempat dibuang Belanda ke Sukabumi. Tetapi informasi lebih lengkap di mana tempat dan tanggal kelahirannya, latar keluarga, pendidikan, maupun perjalanan politiknya sebelum 1936, tidak diketahui.
Namanya hanya muncul dalam sebuah dokumen pemeriksaan kolonial yang menginformasikan bahwa Mahatini merupakan tokoh yang memiliki pengaruh pada sebuah perkumpulan yang berpusat di Dolago. Para orang yang diperiksa menyebut bahwa mereka telah mengikuti perkumpulan tersebut dan menghubungkan keberadaan perkumpulan itu dengan Mahatini. Karena itu, Mahatini tampaknya bukan sekadar nama yang kebetulan disebut dalam proses penangkapan, melainkan tokoh yang memang mempunyai pengaruh di lingkungan gerakan tersebut.
Perkumpulan itu juga tampaknya bukan organisasi sosial biasa. Dalam kesaksian yang dicatat aparat kolonial, para pengikut Mahatini berbicara tentang latihan fisik, sumpah, pakaian khusus, serta persiapan yang dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya perlawanan. Mereka juga menyebut penggunaan bendera merah dan hijau dalam rencana yang sedang dipersiapkan. Menurut kesaksian tersebut, Raolo akan membawa bendera merah di bagian depan, sementara Soda dan Udo Soda membawa bendera hijau di belakang. Kesaksian itu menggambarkan sebuah kelompok yang mulai membangun simbol dan disiplin internal sendiri, meskipun sejauh mana rencana tersebut benar-benar terlaksana masih harus dibedakan dari apa yang hanya disampaikan oleh para tahanan ketika diperiksa aparat kolonial.
Dalam pemeriksaan itu juga muncul keterangan mengenai kemungkinan sasaran perlawanan. Mereka yang ditangkap menyebut sejumlah pejabat, termasuk Tuan Magau yang bekerjasama dengan Belanda, kepala distrik, dan controleur, sebagai orang-orang yang akan diserang apabila perlawanan benar-benar terjadi. Mereka juga menghubungkan perjuangan tersebut dengan keinginan untuk terbebas dari heerendienst, yaitu kerja wajib atau kerja paksa, dan belasting, atau pajak. Keterangan ini memberikan gambaran bahwa konflik tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengalaman masyarakat terhadap sistem pemerintahan kolonial dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Namun, karena seluruh keterangan tersebut tercatat dalam pemeriksaan polisi kolonial terhadap orang-orang yang telah ditangkap, kesaksian tersebut harus dibaca secara kritis dan tidak dapat langsung dianggap sebagai gambaran objektif tanpa mempertimbangkan posisi para saksi sebagai tahanan.
Mardjoen Habi dan pintu menuju Sarekat Islam
Nama lain yang jauh lebih jelas posisinya dalam jaringan pergerakan adalah Mardjoen Habi. Dalam jawaban pemerintah kolonial terhadap pertanyaan anggota Volksraad M.H. Thamrin di Jakarta mengenai penangkapan di Dolago, Mardjoen Habi disebut sebagai salah seorang pengurus P.S.I.I. Keterangan ini menjadi penting ketika dibandingkan dengan Relaas pemeriksaan 29 Oktober 1936, karena dalam pemeriksaan tersebut para pengikut perkumpulan Mahatini menyebut seorang tokoh yang mereka panggil “President”, dan tokoh tersebut diidentifikasi sebagai Mardjoen Habi. Mereka bahkan menyatakan mengenalnya sebagai “President Serikat Islam.”
Keterangan tersebut membuka kemungkinan adanya hubungan antara perkumpulan Mahatini dan jaringan Sarekat Islam di Parigi. Namun tidak ada bukti yang ditemukan dari sumber yang diperiksa bahwa Mahatini merupakan pengurus resmi P.S.I.I., dan belum ada dokumen yang secara eksplisit menyatakan bahwa perkumpulan di Dolago adalah cabang atau organisasi resmi P.S.I.I. Karena itu, lebih tepat mengatakan bahwa terdapat persinggungan jaringan antara perkumpulan Mahatini dan lingkungan Sarekat Islam/P.S.I.I., dengan Mardjoen Habi sebagai salah satu titik penghubung yang paling jelas dalam sumber yang tersedia.
Dolago dan politik Parigi
Peristiwa ini juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah politik Parigi yang lebih panjang. Wilayah tersebut mempunyai pengalaman sendiri dalam berhadapan dengan pemerintah kolonial, termasuk hubungan yang rumit antara kerajaan lokal dan administrasi Hindia Belanda. Dalam kajian sejarah mengenai Sulawesi Tengah, perkembangan Sarekat Islam di Tanah Kaili ditempatkan sebagai bagian dari munculnya bentuk baru perlawanan terhadap kolonialisme, ketika organisasi pergerakan mulai menjadi sarana bagi masyarakat dan tokoh lokal untuk mengartikulasikan kepentingan politik dan sosial mereka. Dalam konteks tersebut, persoalan pajak dan kerja wajib menjadi salah satu sumber ketegangan yang ikut membentuk latar sosial Peristiwa Dolago.
Pada 1936, ketika pemerintah kolonial menghadapi perkumpulan Mahatini, situasi politik lokal itu bertemu dengan perkembangan organisasi pergerakan yang lebih luas. Mardjoen Habi dan Abdul Wahid Toana disebut dalam berbagai sumber sejarah sebagai tokoh yang berkaitan dengan Sarekat Islam di wilayah tersebut. Pemerintah kolonial kemudian melihat kegiatan mereka dalam kaitannya dengan upaya mengguncang kekuasaan yang ada di Parigi. Di titik ini, sebuah gerakan yang berkembang di lingkungan masyarakat lokal dapat dibaca oleh pemerintah kolonial sebagai ancaman politik yang lebih besar, terutama karena Sarekat Islam pada masa itu telah menjadi salah satu organisasi pergerakan yang dikenal memiliki daya mobilisasi masyarakat.
Sumpah, latihan, dan simbol perlawanan
Salah satu bagian paling menarik dari Relaas 1936, dokumen tertulis Belanda, ada gambaran mengenai bagaimana para anggota perkumpulan tersebut mempersiapkan diri. Kesaksian yang dicatat aparat menyebut adanya sumpah dan latihan fisik yang dilakukan para anggota. Mereka juga mempersiapkan pakaian tertentu dan mengenal penggunaan bendera merah dan hijau. Semua unsur tersebut menunjukkan bahwa perkumpulan Mahatini memiliki simbol dan praktik internal yang membedakannya dari perkumpulan masyarakat biasa. Namun, kita tetap perlu berhati-hati dalam menafsirkan simbol-simbol tersebut karena dokumen yang tersedia belum menjelaskan secara pasti apa makna merah dan hijau bagi para anggota. Yang paling mendekati adalah bahwa warna itu terkait dengan simbol gerakan perlawanan yang dimotori oleh kelompok-kelompok Islam.
Yang juga menarik adalah hubungan antara latihan fisik dan politik. Dalam banyak gerakan masyarakat pada masa kolonial, latihan bela diri tidak selalu dapat dipisahkan dari pembentukan solidaritas kelompok. Latihan menciptakan disiplin, mempertemukan orang-orang dari lingkungan berbeda, dan dapat menjadi sarana membangun rasa percaya di antara anggota. Dalam kasus Dolago, pemerintah kolonial justru melihat aktivitas tersebut dalam kerangka keamanan karena latihan dan sumpah itu disebut bersamaan dengan rencana menghadapi aparat. Apakah sejak awal perkumpulan tersebut memang dibentuk sebagai organisasi bersenjata, ataukah kegiatan bela diri kemudian memperoleh makna politik karena hubungan dengan jaringan pergerakan, merupakan salah satu pertanyaan yang belum dapat dijawab secara pasti dari sumber yang tersedia.
Dari perkumpulan lokal menjadi perkara kolonial
Ketika aparat mulai melakukan penangkapan, skala persoalan segera membesar. Dalam pertanyaan yang disampaikan M.H. Thamrin kepada pemerintah, disebutkan bahwa sekitar 150 orang laki-laki, perempuan dan anak-anak telah ditangkap di Dolago. Pemerintah kolonial memberikan angka berbeda, yaitu sekitar 85 orang, dan menyebut bahwa di antara mereka terdapat sejumlah mantan pejabat lokal serta Mardjoen Habi yang disebut sebagai pengurus P.S.I.I. Perbedaan angka tersebut sendiri menarik karena memperlihatkan bagaimana sebuah peristiwa dapat memiliki versi yang berbeda antara pihak politik di Volksraad dan pemerintah yang bertanggung jawab atas operasi keamanan.
Pemerintah kolonial kemudian menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan karena ditemukannya organisasi rahasia yang dipimpin Mahatini. Orang-orang yang ditangkap dibawa ke Parigi, sementara salah seorang mantan kepala distrik yang disebut dalam perkara tersebut ditangkap di Donggala. Pemerintah juga menyatakan bahwa sebagian tahanan akan diproses secara pidana. Dengan masuknya kasus tersebut ke dalam pertanyaan Volksraad, Peristiwa Dolago tidak lagi hanya menjadi persoalan aparat di lapangan, melainkan telah menjadi persoalan politik yang dibicarakan dalam lembaga perwakilan kolonial di tingkat pusat.
Mahatini bukan sekadar nama dalam laporan polisi
Dalam sejarah Indonesia, tokoh-tokoh lokal seperti Mahatini sering kali tenggelam karena perhatian lebih banyak diberikan kepada pemimpin organisasi nasional yang memiliki arsip lebih lengkap. Padahal, gerakan perlawanan di daerah sering kali terbentuk melalui tokoh yang tidak mempunyai jabatan formal dalam organisasi besar. Mereka bekerja melalui jaringan kekerabatan, komunitas, perkumpulan pemuda, kegiatan keagamaan, latihan fisik, dan hubungan personal dengan tokoh politik. Mahatini tampaknya berada dalam ruang seperti itu. Sumber yang tersedia belum memungkinkan kita menyusun biografi lengkapnya, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia memiliki pengaruh yang membuat namanya digunakan untuk menyebut perkumpulan yang beroperasi di Dolago.
Justru karena itulah penting untuk tidak buru-buru memasukkan Mahatini ke dalam kategori yang terlalu sederhana. Menyebutnya sebagai “tokoh P.S.I.I.” belum didukung bukti yang memadai, tetapi menyebutnya sebagai tokoh yang sama sekali tidak berhubungan dengan gerakan Sarekat Islam juga terlalu jauh. Kehadiran Mardjoen Habi dalam kesaksian para anggota perkumpulan, ditambah kedudukannya sebagai tokoh Sarekat Islam/P.S.I.I., menunjukkan adanya persinggungan yang nyata. Sejarah yang paling masuk akal berdasarkan sumber yang tersedia adalah bahwa perkumpulan Mahatini merupakan gerakan lokal yang beroperasi dalam lingkungan politik yang juga telah dipengaruhi oleh jaringan Sarekat Islam, tetapi bentuk hubungan organisasionalnya masih belum diketahui.
Teka-teki yang belum selesai
Pertanyaan terbesar sekarang justru berada di balik dokumen yang belum sepenuhnya terbuka bagi penelitian kita: apa sebenarnya isi lengkap berkas “De berechting van de Parigi-zaak”? Inventaris ANRI telah memberikan nomor bundelnya, Tzg Ag 1937/32904, dan menyebut periode 1936–1937. Jika bundel itu dapat diperiksa lembar demi lembar, sangat mungkin akan ditemukan dokumen yang dapat menjelaskan tahap setelah penangkapan, proses pemeriksaan, persidangan, hukuman, kemungkinan pembuangan, serta hubungan antara Mahatini, Mardjoen Habi dan Abdul Wahid Toana secara lebih rinci.
Untuk sementara, sejarah yang dapat kita susun harus tetap membedakan antara fakta yang tercatat dalam dokumen, kesaksian yang diberikan kepada aparat kolonial, dan interpretasi sejarah yang dibangun kemudian. Fakta bahwa Relaas 29 Oktober 1936 menyebut “perkumpulan Mahatini di Dolago” merupakan bukti kuat mengenai keberadaan perkumpulan tersebut. Fakta bahwa Mardjoen Habi disebut sebagai “President Serikat Islam” dan dalam jawaban pemerintah disebut sebagai pengurus P.S.I.I. juga memberikan dasar kuat untuk menghubungkannya dengan jaringan Sarekat Islam. Tetapi hubungan formal antara Mahatini dan P.S.I.I. belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum dokumen primer tambahan ditemukan.
Pada akhirnya, Peristiwa Dolago memperlihatkan wajah pergerakan Indonesia yang jauh lebih berlapis daripada gambaran sederhana tentang organisasi nasional dan pemimpinnya. Di sebuah wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan kolonial, gagasan tentang perubahan dapat bergerak melalui seorang tokoh lokal bernama Mahatini, melalui para pemuda yang berkumpul dan berlatih, melalui tokoh Sarekat Islam seperti Mardjoen Habi, dan melalui keresahan terhadap pajak serta kerja wajib. Ketika semua jaringan itu bertemu, pemerintah kolonial melihatnya sebagai ancaman keamanan. Bagi sejarah Indonesia, peristiwa tersebut justru memperlihatkan bagaimana perlawanan terhadap kolonialisme tumbuh dari pertemuan antara politik nasional dan pengalaman masyarakat lokal.
Dan di antara semua nama yang tertinggal dari perkara itu, Mahatini masih menjadi teka-teki terbesar. Ia cukup penting untuk membuat aparat kolonial membentuk perkara khusus, cukup berpengaruh untuk membuat sebuah perkumpulan dikenal dengan namanya, tetapi belum cukup terang dalam arsip untuk memungkinkan kita menyusun biografi yang utuh. Mungkin jawabannya masih tersimpan dalam berkas Tzg Ag 1937/32904, di antara laporan polisi, surat pemeriksaan, keputusan pengadilan dan korespondensi pemerintah kolonial. Selama berkas itu belum dibaca secara lengkap, kisah Mahatini sebaiknya tidak ditutup dengan kesimpulan yang terlalu pasti. Justru ketidaklengkapan itulah yang membuat pencarian arsip tentang Dolago menjadi penting: setiap dokumen baru berpotensi mengubah cara kita memahami siapa Mahatini dan bagaimana gerakan lokal di Parigi berhubungan dengan arus besar pergerakan nasional Indonesia di masa itu. ***
