JAKARTA, PALUEKSPRES.COM — Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung efektivitas program Perlindungan Sosial di Indonesia. Melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), BPS memastikan setiap keluarga di Indonesia tercatat sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Langkah strategis ini dilakukan agar bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran serta menjangkau seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan.
Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS, Budi Setiawan, menjelaskan keberadaan DTSEN memegang peranan penting sebagai social registry sekaligus database penduduk terpadu. Menurutnya, DTSEN dirancang untuk menyediakan informasi kondisi sosial ekonomi secara menyeluruh, yang kemudian dijadikan sebagai basis data utama dalam menentukan sasaran berbagai program intervensi pemerintah.
“DTSEN menghimpun, mengintegrasikan, dan menyelaraskan data yang selama bertahun-tahun tersebar dan belum terkonsolidasi dengan baik akibat ketidakpaduan data di masa lalu dan sering kali terjadi inkonsistensi di lapangan. Ada keluarga yang relatif mampu terus menerima bantuan, sementara keluarga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat dari catatan pemerintah,” tegas Budi melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu (16/9).
Ia menambahkan, integrasi data ini menjadi solusi konkret atas permasalahan klasifikasi target penerima bansos yang kerap dikeluhkan publik. Dengan terpusatnya informasi dalam DTSEN, verifikasi dan validasi data penerima manfaat dapat dilakukan dengan jauh lebih transparan dan efisien.
Hasil pemanfaatan DTSEN di lapangan menunjukkan dampak nyata yang signifikan. Sistem data terpadu ini berhasil membuka akses pencatatan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya terabaikan dari jangkauan program bantuan pemerintah.
“Melalui pemanfaatan DTSEN, data yang lebih terpadu terbukti membantu menemukan masyarakat yang sebelumnya belum menerima manfaat program. Satu per satu keluarga yang tadinya tidak terdata, kini menjadi terdata. Mereka yang tadinya ‘tidak terlihat’ oleh sistem pemerintah, kini menjadi ‘terlihat’ dan teridentifikasi dengan jelas,” kata Budi.
Lebih lanjut, Budi Setiawan menegaskan ketepatan data bukan sekadar persoalan administratif, melainkan fondasi utama bagi terciptanya keadilan sosial di tengah masyarakat. Tanpa data yang sahih, kebijakan intervensi pemerintah berisiko menciptakan ketimpangan baru.
“Data yang benar adalah syarat mutlak terciptanya keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Melalui penguatan DTSEN ini, negara hadir dan memastikan tidak ada satu pun keluarga berhak yang terabaikan atau terlewat dari perhatian pemerintah,” kata Budi.
