JAKARTA, PALUEKSPRES.COM – Realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2026 tumbuh mencapai 29 persen secara tahunan, yaitu sebesar Rp1.791,5 triliun. Ini menjadi bukti bahwa program-program pemerintah terealisasi dengan baik dan belanja pemerintah makin produktif.
Total realisasi belanja itu terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp912,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp879,1 triliun. Artinya, belanja K/L tumbuh 33 persen, sementara belanja non-K/L tumbuh 25 persen.
“Tahun ini lebih cepat belanja kementerian dan lembaga itu. Ini berarti proyek-proyek pemerintah, aktivitas pemerintah, berjalan di lapangan tumbuh 33 persen. Ini adalah suatu kinerja yang baik,” kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Jumat (18/9).
“Kita memang menginginkan kalau APBN itu sudah dibuat, alokasi kepada K/L itu sudah diberikan, maka alokasi yang diberikan itu digunakan,” tambahnya.
Suahasil menegaskan pertumbuhan belanja ini menunjukkan kementerian dan lembaga semakin cepat menerjemahkan anggaran menjadi program, pelayanan, dan proyek pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat. Alokasi keuangan yang telah disetujui dalam APBN tak berhenti di atas kertas.
Ia pun merinci realisasi belanja K/L sebesar Rp912,4 triliun di antaranya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, hingga belanja bantuan sosial (bansos).
“Belanja pegawai tumbuh sehat 21,7 persen, belanja barang 67,5 persen, belanja modal 56,3 persen (terhadap APBN 2026), belanja bansos tumbuh 3,4 persen karena tahun lalu memang cukup tinggi juga belanja bansos kita,” tuturnya.
Sementara itu belanja non-K/L sebesar Rp879,1 triliun terdiri dari pembayaran pensiun, subsidi, serta kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Suahasil menyebut realisasi subsidi dan pembayaran kompensasi sebesar Rp331,4 triliun telah diberikan kepada PLN dan Pertamina.
“Pembayaran kompensasi itu sekarang dilakukan bulanan, dan subsidi juga dilakukan bulanan kepada PLN dan Pertamina,” ucap dia.
