JAKARTA, PALUEKSPRES.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
Melalui keterlibatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), petani, dan peternak dalam rantai pasok pangan, program ini berpotensi memperluas pasar produk lokal sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 9 Oktober 2026, sebanyak 63.608 pemasok terlibat dalam program MBG di 37 provinsi. Dari jumlah tersebut, 52.689 pemasok atau 82,83 persen merupakan UMKM. Selebihnya, 9.388 pemasok berasal dari koperasi, 1.105 dari BUMDes, dan 426 dari Koperasi Desa Merah Putih.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa MBG juga diarahkan untuk memberi manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan produsen pangan di daerah.
“Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak. Syarat utamanya semua bahan makanan harus benar dan memenuhi standar keamanan,” kata Sudaryono seperti dikutip, Sabtu (17/10).
Besarnya keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG menunjukkan terbukanya peluang bagi usaha masyarakat untuk berpartisipasi dalam program berskala nasional.
Kebutuhan bahan pangan untuk makanan bergizi membuka pasar bagi pemasok, mulai dari penyediaan produk hingga distribusi bahan pangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, MBG menjadi salah satu program yang menghubungkan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Manfaat ekonomi itu dapat semakin luas jika kebutuhan program dipenuhi melalui kemitraan berkelanjutan dengan produsen dan pelaku usaha di daerah.
MBG Perkuat Rantai Pasok dan Buka Pasar bagi Usaha Lokal
Pelaksanaan MBG melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem pangan. Petani dan peternak dapat menyediakan bahan pangan, koperasi berperan menghimpun produk anggota, sementara UMKM dan BUMDes berpeluang terlibat dalam penyediaan maupun distribusi kebutuhan pangan.
Dalam skema ini, SPPG menjadi titik penting yang menghubungkan kebutuhan program dengan pemasok. Pengadaan dari produsen lokal berpotensi menciptakan pasar bagi pelaku usaha di sekitar wilayah layanan sekaligus menjaga kesinambungan permintaan.
Sudaryono juga menekankan pentingnya memprioritaskan bahan pangan dari daerah setempat agar manfaat ekonomi program dirasakan masyarakat lokal. Hal itu disampaikannya saat menanggapi usulan Bulog untuk memasok beras premium bagi program MBG.
“Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun, yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini,” ujar Sudaryono.
BGN menyambut positif usulan Bulog tersebut sebagai dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan beras MBG. Dukungan ini dapat menjadi alternatif ketika pasokan di daerah belum mencukupi, sementara bahan pangan setempat tetap menjadi prioritas. Prinsip ini sejalan dengan upaya memperkuat keterlibatan produsen lokal dalam rantai pasok program.
Salah satu contoh penerapannya terlihat dalam pengadaan telur untuk MBG di Jawa Timur. Berdasarkan materi BGN, SPPG di wilayah tersebut diwajibkan membeli telur dari peternak lokal tiga kali seminggu.
Harga acuan yang tercantum sekitar Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak, dengan estimasi penyerapan 8–10 persen dari total produksi telur di Jawa Timur. Skema ini diharapkan membuka pasar bagi peternak sekaligus memperkuat perputaran ekonomi daerah.
Penguatan rantai pasok lokal juga memberi ruang bagi koperasi untuk memperkuat fungsi ekonomi anggotanya. Dengan menghimpun produk petani dan peternak, koperasi berpeluang memperluas akses pasar serta membangun hubungan usaha yang lebih terorganisasi dengan penyelenggara program.
Namun, manfaat ekonomi tetap bergantung pada pelaksanaan pengadaan di lapangan, mulai dari keterlibatan pemasok lokal, kesinambungan permintaan, kualitas produk, dan harga yang wajar, hingga ketepatan pembayaran kepada pemasok.
Libatkan Lebih dari Satu Juta Pegawai dan Relawan
Selain membuka peluang bagi pemasok, pelaksanaan MBG juga melibatkan sumber daya manusia dalam jumlah besar. Data BGN hingga September 2026 mencatat 1.027.998 pegawai dan relawan masih aktif dalam program ini, terdiri atas 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan.
Angka tersebut menunjukkan besarnya skala kegiatan operasional untuk mendukung pelaksanaan program di berbagai daerah. Meski begitu, jumlah pegawai dan relawan perlu dibaca sesuai kategori yang dicatat BGN, karena tidak seluruhnya sama dengan tenaga kerja formal atau pekerja bergaji.
Dari sisi jangkauan layanan, data BGN per 9 Oktober 2026 mencatat 26.385 SPPG berdasarkan Surat Penetapan KPM Sementara II, dengan 433.571 kelompok penerima manfaat dan total 57.491.334 penerima manfaat.
Sementara itu, data hingga September 2026 mencatat realisasi anggaran sebesar Rp149,79 triliun dengan cakupan 53.906.576 penerima manfaat. Kedua angka penerima manfaat tersebut menggunakan periode pencatatan berbeda.
Besarnya jangkauan ini menunjukkan skala kebutuhan pangan yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, kebutuhan tersebut menjadi peluang bagi produsen dan pemasok lokal untuk berpartisipasi, selama mampu memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, harga, dan kesinambungan pasokan.
Ke depan, penguatan kemitraan dengan UMKM, petani, peternak, koperasi, dan BUMDes menjadi langkah penting untuk memperluas manfaat ekonomi program.
Evaluasi juga perlu mencakup perubahan omzet UMKM, pendapatan petani dan peternak, kesinambungan kontrak pengadaan, serta pemerataan kesempatan usaha di berbagai daerah.
Dengan demikian, MBG berpeluang mempertemukan dua tujuan pembangunan sekaligus, yaitu meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal.
Dalam semangat dua tahun kerja nyata, keberhasilan program tidak hanya tecermin dari luasnya jangkauan layanan, tetapi juga dari upaya membangun rantai pasok yang memberi ruang bagi usaha masyarakat untuk tumbuh bersama.
