JAKARTA, PALUEKSPRES.COM — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026. Selama dua tahun pertama, pemerintah terus memperkuat fondasi transformasi nasional melalui berbagai program prioritas di bidang pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, perumahan, ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, serta penegakan hukum.
Berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemandirian nasional, memperkuat daya saing Indonesia, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Pemerintah terus berkomitmen memastikan setiap kebijakan dan program prioritas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus terus meningkatkan kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan pemerataan akses pembangunan.
Perkuat kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani
Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri, penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi, dan penguatan cadangan beras pemerintah.
Produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan dengan 2024. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras umum untuk konsumsi. Pada akhir tahun, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog mencapai 3,248 juta ton.
Pada 2026, produksi beras diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, melampaui perkiraan kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton.
Pemerintah juga menyederhanakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi melalui pemangkasan 145 regulasi yang menghambat distribusi. Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi diturunkan sebesar 20 persen untuk membantu meringankan biaya produksi petani.
Di sektor kelautan dan perikanan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus diperluas. Pada 2025, sebanyak 100 lokasi dibangun dan 65 lokasi telah memasuki tahap uji coba operasional. Pada 2026, pembangunan ditargetkan menjangkau 1.386 lokasi hingga akhir tahun.
Program ini diarahkan untuk memperkuat infrastruktur perikanan, meningkatkan produktivitas nelayan, dan menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.
Dorong kemandirian energi dan transisi menuju energi bersih
Di sektor energi, pemerintah memperkuat kemandirian nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri, pengembangan energi terbarukan, dan pemerataan akses listrik.
Pada 2025, realisasi lifting minyak bumi, termasuk Natural Gas Liquid (NGL), kembali memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pertama kalinya sejak 2016.
Program biodiesel juga menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Penggunaan biodiesel B40 sepanjang 2025 menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp130,21 triliun.
Pada Juli 2026, pemerintah meluncurkan mandatori biodiesel B50 dengan perkiraan penghematan devisa hingga Rp170 triliun dan target menghentikan impor solar.
Di bidang energi terbarukan, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) pada 25 Agustus 2026. Program ini diawali dengan 14 proyek berkapasitas total 5.216 megawatt peak (MWp), atau sekitar 5,2 GWp, dengan target pembangunan kapasitas PLTS nasional sebesar 100 GWp dalam tiga tahun.
Pemerataan akses listrik juga terus diperluas melalui Program Listrik Desa. Sepanjang 2025, program ini direalisasikan di 1.516 lokasi dan menjangkau 77.616 pelanggan. Pada 2026, pemerintah melanjutkan perluasan akses listrik, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan kelistrikan.
Selain itu, pemerintah mempercepat pengembangan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik. Pada April 2026, perjanjian kerja sama telah ditandatangani untuk tiga wilayah prioritas, yakni Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya. Pemerintah juga menyiapkan percepatan kerja sama di 12 aglomerasi lainnya.
Tingkatkan kualitas pendidikan dan perluas akses belajar
Pemerintah terus memperbaiki sarana pendidikan, memperluas digitalisasi pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, dan membuka kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Pada 2025, sebanyak 16.167 sekolah telah direvitalisasi dengan anggaran Rp16,9 triliun, melampaui target awal sebanyak 10.440 sekolah. Pada 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi 51.744 sekolah, dengan pelaksanaan yang ditargetkan selesai pada akhir tahun. Program tersebut juga melibatkan sekitar 1,1 juta pekerja melalui skema swakelola.
Digitalisasi pendidikan pada periode 2025–2026 telah menjangkau 368.310 satuan pendidikan dan memberikan manfaat bagi lebih dari 51 juta siswa di 38 provinsi.
Pada 2026, pemerintah menargetkan penambahan perangkat digital untuk 247.512 sekolah, penyediaan listrik bagi 227.365 sekolah, serta akses internet bagi 10.121 satuan pendidikan. Upaya ini disertai pelatihan bagi 30.750 pendidik dan tenaga kependidikan.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru, tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non-ASN pada 2025 meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Sasaran penerima insentif guru non-ASN juga diperluas dari 58.862 menjadi 365.542 guru.
Hingga 28 September 2026, penyaluran berbagai tunjangan bagi guru non-ASN telah menjangkau sekitar 885 ribu penerima, termasuk guru yang terdampak bencana.
Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis
Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui program Sekolah Rakyat. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga dalam kelompok Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Per 23 September 2026, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 titik dengan jumlah siswa lebih dari 44 ribu orang. Lebih dari 90 titik di antaranya telah menggunakan gedung permanen. Pemerintah menargetkan lebih dari 150 ribu siswa dapat terlayani pada 2027 dan 500 Sekolah Rakyat beroperasi hingga 2029.
Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis terus diperluas sebagai bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia. Hingga 30 September 2026, program ini telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Pemerintah juga memperkuat pengawasan keamanan pangan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Badan Gizi Nasional menutup sementara 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Per 30 September 2026, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis mencapai Rp153,2 triliun atau sekitar 66,9 persen dari pagu efektif Rp229 triliun. Pada 2027, pemerintah menargetkan program ini menjangkau 72.464.886 penerima manfaat, termasuk peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Perluas layanan kesehatan dan perkuat Jaminan Kesehatan Nasional
Di bidang kesehatan, pemerintah memperkuat layanan preventif melalui program Cek Kesehatan Gratis untuk mendeteksi penyakit sejak dini dan memastikan masyarakat memperoleh tindak lanjut medis yang sesuai.
Hingga 13 Oktober 2026, program tersebut telah menjangkau 106,3 juta orang, setara dengan 81,84 persen dari target 130 juta penduduk pada 2026.
Pemerintah juga memperkuat layanan kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari 66 rumah sakit yang dibangun di wilayah tersebut, sebanyak 22 rumah sakit telah beroperasi. Selanjutnya, pemerintah merencanakan pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah untuk memperluas akses layanan kesehatan di kabupaten dan kota.
Dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, jumlah peserta mencapai 285 juta jiwa pada akhir September 2026, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 80,6 persen.
Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mencatat 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau rata-rata hampir dua juta layanan per hari.
Untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan, pemerintah menyiapkan tambahan dana Rp20 triliun bagi BPJS Kesehatan melalui APBN 2026. Dana tersebut dijadwalkan dicairkan dalam dua tahap, masing-masing Rp10 triliun pada Oktober dan November 2026.
Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan JKN, termasuk pemangkasan antrean dan penguatan kesetaraan pelayanan bagi peserta JKN dengan pasien umum.
Percepat hilirisasi dan tingkatkan nilai tambah sumber daya alam
Pemerintah mendorong hilirisasi dan industrialisasi agar pengelolaan sumber daya alam menghasilkan nilai tambah lebih besar di dalam negeri, memperkuat industri nasional, dan membuka lapangan kerja.
Danantara menyiapkan 26 proyek hilirisasi dalam dua fase dengan total nilai investasi Rp225 triliun. Proyek-proyek tersebut diproyeksikan menyerap 37.833 tenaga kerja.
Pemerintah juga menerapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia mulai 1 Juni 2026 untuk tiga komoditas strategis, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy atau paduan besi.
Pada 2025, nilai ekspor ketiga komoditas tersebut mencapai US$66,13 miliar, setara dengan 23,4 persen dari total ekspor nasional.
Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat pengawasan ekspor, mencegah pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai, serta mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor bagi perekonomian nasional.
Di sektor BUMN, pemerintah melakukan penataan dan konsolidasi untuk meningkatkan efisiensi serta kinerja perusahaan. Sebanyak 328 entitas BUMN telah ditutup dalam proses penataan dan konsolidasi dari 1.074 entitas beserta anak dan cucu perusahaan yang sebelumnya didata.
Restrukturisasi tersebut menghasilkan penghematan biaya operasional atau overhead sekitar Rp50 triliun, antara lain melalui pengurangan biaya direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, serta perjalanan dinas. Pemerintah menargetkan penghematan meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026.
Pemerintah juga mempercepat pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Bursa tersebut diharapkan menciptakan perdagangan komoditas yang lebih transparan, menyediakan harga referensi domestik, serta mempersempit peluang manipulasi nilai ekspor dan praktik transfer pricing.
Percepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat
Pemerintah terus mempercepat Program 3 Juta Rumah melalui pembangunan hunian dan dukungan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hingga 13 Juni 2026, realisasi Program 3 Juta Rumah secara nasional tercatat sebanyak 324.213 unit.
Pada 2025, penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan mencapai 278.868 unit. Sementara itu, hingga 14 Oktober 2026, penyaluran FLPP mencapai 180.600 unit dari target 350 ribu unit pada 2026.
Pemerintah juga meningkatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau bedah rumah. Pada 2026, anggaran sebesar Rp8,59 triliun dialokasikan untuk 400 ribu unit rumah, meningkat dibandingkan dengan 2025 yang mencakup sekitar 45.073 unit dengan anggaran Rp1,02 triliun.
Program ini diharapkan meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pembelian bahan bangunan dan penyerapan tenaga kerja.
Koperasi Desa Merah Putih perkuat ekonomi lokal
Pemerintah terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
Hingga 15 Oktober 2026, sebanyak 10.070 koperasi telah beroperasi di seluruh Indonesia.
Koperasi tersebut diarahkan untuk menyediakan kebutuhan pokok, mendukung penyaluran bantuan, serta menyerap dan memasarkan hasil pertanian masyarakat.
Melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa, pemerintah mendorong pemendekan rantai distribusi, perluasan akses pasar bagi petani dan pelaku usaha lokal, serta peningkatan posisi tawar produsen. Dengan demikian, perputaran ekonomi diharapkan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Perkuat perlindungan sosial dan percepat pengentasan kemiskinan
Pemerintah terus memperkuat pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses terhadap kesempatan kerja.
Tingkat kemiskinan turun dari 10,14 persen pada 2021 menjadi 8,47 persen pada 2025. Dalam periode yang sama, tingkat kemiskinan ekstrem menurun dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen, sedangkan rasio Gini membaik dari 0,384 menjadi 0,375.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebanyak 22,93 juta orang atau 8,07 persen, berkurang 920 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2025.
Pemerintah terus menyempurnakan perlindungan sosial berbasis data terpadu untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sekaligus memperkuat upaya keluarga keluar dari kemiskinan.
Pada 2025, Bantuan Subsidi Upah ditujukan kepada sekitar 17 juta pekerja yang memenuhi persyaratan, dengan bantuan Rp300 ribu per bulan selama dua bulan atau Rp600 ribu yang dibayarkan sekaligus kepada setiap penerima.
Pemerintah juga memperluas Program Magang Nasional untuk membantu lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan kesiapan memasuki dunia industri.
Program ini menargetkan 100 ribu peserta pada 2025 dan kuota 150 ribu peserta pada 2026. Evaluasi program 2025 menunjukkan sekitar 30 persen peserta mendapat tawaran untuk melanjutkan pekerjaan dan diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat mereka magang.
Penertiban kawasan hutan pulihkan aset dan penerimaan negara
Pemerintah terus memperkuat penegakan hukum dan menertibkan pemanfaatan kawasan hutan agar pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hingga 6 Oktober 2026, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menguasai kembali 6,22 juta hektare kawasan, terdiri atas sekitar 6,206 juta hektare di sektor perkebunan dan 14.633,79 hektare di sektor pertambangan.
Pada Oktober 2026, pemerintah menyerahkan penerimaan negara sebesar Rp13,24 triliun yang berasal dari penagihan denda administratif kehutanan, penerimaan negara bukan pajak dari penanganan tindak pidana khusus, serta penerimaan pajak terkait tindak lanjut Satgas PKH.
Dengan penyerahan tersebut, total penerimaan negara melalui upaya Satgas PKH mencapai sekitar Rp52 triliun hingga tahap kedelapan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola sumber daya alam, memulihkan hak negara, dan memastikan kekayaan negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Pemerintah lanjutkan evaluasi dan perbaikan program
Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui capaian program dan besaran anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Berbagai tantangan masih perlu ditangani, termasuk tekanan biaya hidup, kebutuhan terhadap lapangan kerja yang layak, pemerataan akses layanan publik, serta risiko bencana yang mengancam kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.
Karena itu, pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan serta pelaksanaan program prioritas agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih merata.
Pemerintah juga memperkuat keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan pembangunan, memahami tantangan yang dihadapi, dan menyampaikan masukan bagi perbaikan kebijakan serta pelayanan publik.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk melanjutkan program yang telah berjalan, membenahi pelaksanaan yang belum optimal, dan memastikan transformasi nasional berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.
Melalui sinergi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, pemerintah berkomitmen melanjutkan pembangunan nasional yang berorientasi pada kemandirian, pemerataan, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
