Oleh Tasrief Siara
PIKIRAN kritis untuk masa yang kritis. Peran media dalam memajukan masyarakat yang damai, adil dan inklusif. Itu adalah tema besar yang diusung dalam peringatan World Press Freedom Day (WPFD) yang berlangsung pekan kemarin (1-5 Mei 17) di Jakarta Convention Center.
Sebagai bagian dari 1.608 jurnalis dari 94 negara yang menghadiri hari kebebasan pers sedunia, saya merekam dengan penuh keriangan akan kemajuan kebebasan pers Indonesia jika dibandingkan dengan sejumlah negara.
Catatan UNESCO yang menjadi sponsor hari kebebasan pers sedunia itu melaporkan, setiap 3-5 hari terbunuh satu orang wartawan di dunia. Tema berpikir kritis untuk waktu yang kritis itu ditetapkan karena pers dunia menghadapi kondisi kritis.
Transformasi kekuasan di Indonesia dari negara otoriter ke negara demokratis ternyata membelakkan mata dunia. Karena itu, kemerdekaan pers di negeri ini menempatkan posisi Indonesia setara dengan Negara-negara besar yang telah ratusan tahun menjalani proses demokrasi.
Seperti yang terungkap pada sesi diskusi Rencana Aksi PBB untuk Keselamatan Wartawan dan Isu Impunitas dan Dampaknya di Kawasan Asia Tenggara, salah seorang praktisi media dari Afganistan, Najiba Ayubi, Direktur Pelaksana The Killid Group memaparkan, kondisi jurnalis di negaranya terbilang paling tak aman di dunia.
Taliban sangat sering melakukan sweping ke media di sana. Taliban kadang memaksakan beritanya untuk dimuat di media cetak dan elektronik dengan ancaman jika tak memberitakannya.
Di forum WPFD itu, Najiba Ayubi juga menggugat media-media Internasional karena tipisnya sensitifitas mereka dalam memberitakan kasus kekerasan di negara seperti Afganistan dan negara lainya. Ada ratusan nyawa melayang setiap saat di Afganistan tapi media-media arus utama hanya diam.
Tapi satu nyawa tertembak di Amerika kata Ayubi, media Internasional sangat ramai memberitakan dengan up date setiap hari. “Apakah nyawa rakyat Afganistan tak berharga di mata media barat?”. Begitu Ayubi mengekspresikan kemarahannya.
Di Pakistan lain lagi ceritanya. Laporan korupsi belum diberitakan, tapi pelaku korupsi sudah mengatahui lebih awal.
Sejumlah aktivis Hukum, NGO dan Jurnalis di Pakistan telah bersatu untuk menyusun draft undang-undang perlindungan jurnalis, namun anehnya pemilik media tak bersedia bergabung.
Jurnalis Maria Resa dari Philipina juga memaparkan jika tak ada undang-undang yang melindungi jurnalis bekerja di sana. Lembaga media tempat wartawan bekerja juga tak melindungi jurnalisnya. Wartawan Phlipina kata Maria Resa sedang dilatih bagaimana cara melindungi diri saat meliput.
Hal senada dikatakan Muthia Hafid anggota Komisi I DPR. Di forum itu Muthia mengatakan, jurnalis Indonesia saat ini sedang menikmati kebebasan pers namun mereka lupa bagaimana cara melindungi diri sendiri.
Itulah sebagian kecil kisah getir jurnalis bekerja di sejumlah negara. Kejadian seperti itu nyaris tak lagi terdengar di Indonesia. Namun di sisi yang lain, kemajuan teknologi komunikasi di era kebebasan bereksperesi yang disertai hadirnya jejaring perangkat digital dan media sosial, ternyata melahirkan sejumlah implikasi sosial.
Melalui perangkat media sosial itu, nyaris setiap saat kita mendapatkan berita palsu (fake news) yang memiliki daya rusak yang sangat besar ketika dipadu dengan ujaran kebencian. Masalah seperti ini nyaris terjadi di seluruh dunia.
Richard Gingras Direktur Divisi Berita Google pada salah satu sesi diskusi forum WPFD mengatakan, berita hoax atau berita palsu saat ini telah memasuki jantung jurnalisme professional. Inilah salah satu masalah dan ancaman kebebasan pers saat ini.
Indonesia terbilang sukses menjadi penyelenggara WPFD 2017 ini. Sejumlah jurnalis dunia puas atas penyelenggaraan hari kebebasan pers sedunia itu. UNESCO, Pemerintah Indonesia dan Dewan Pers sangat cerdas memadukan diskusi-diskusi kritis diselingi pertunjukan kebudayaan yang memukai jurnalis dunia.
Sayangnya, dalam setiap forum diskusi kritis yang berlangsung secara parallel di berbagai kelas dengan narasumber kelas dunia, jurnalis dan praktisi media di Indonesia paling sedikit jumlahnya di setiap kelas. Padahal lebih dari 60 % dari Indonesia dari 1.608 jurnalis dari 94 negara yang menghadiri hari kebebasan pers sedunia itu.
Penulis adalah praktisi komunikasi massa
